Dark/Light Mode

Mendagri: Dalam Perang Lawan Corona, Semua Harus Bekerja Sama

Rabu, 8 April 2020 15:17 WIB
Tito Karnavian (Foto: Dok. Kemendagri)
Tito Karnavian (Foto: Dok. Kemendagri)

 Sebelumnya 
Realokasi dan refocussing anggaran ini fokusnya pada tiga hal. Pertama, untuk meningkatkan kapasitas kesehatan. "Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan publik baik dalam rangka sosialisasi atau  pencegahan," katanya.

Realokasi dan refocussing anggaran ini, tambah Tito, juga harus difokuskan untuk pembentukan gugus tugas. Untuk langkah mitigasi, misalnya rapid test atau untuk  pencegahan, seperti pengadaan masker, hand sanitizer dan lain sebagainya. Termasuk  untuk peningkatan kapasitas perawatan. Misalnya pengadaan rumah sakit, ranjang perawatan, tenaga medis serta sarana dan prasarana lainnya. "Juga untuk obat-obatan dan vitamin," ujarnya.

Baca juga : Ketua DPD: Yang Penting Bekerja, Bukan Berdebat

Kedua, menyiapkan “social safety net” atau pengaman jaring pengaman sosial. Anggaran bisa direalokasi untuk jaring pengaman sosial. Sebab banyak masyarakat yang terpukul, terutama yang kurang mampu. Jika mereka tidak ditangani dan tidak dibantu baik oleh pemerintah maupun non pemerintah, maka krisis kesehatan bisa berubah menjadi krisis ekonomi. Dan krisis ekonomi ini bisa berubah menjadi krisis sosial. Ini tentu tak boleh terjadi, karena berdampak pada krisis keamanan. Akan muncul gangguan keamanan. 

Ketiga, membantu dunia usaha tetap bisa bertahan dan ketahanan pangan. Intinya, pemerintah harus terus membantu dunia usaha tetap hidup dan survive. Karena itu, dalam rapat dengan kalangan dunia usaha, khusus yang terkait dengan produksi, Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala BKPM dan Menteri Pertanian sepakat untuk membantu dunia usaha. Prinsipnya, industri, UMKM yang masih bisa survive harus bisa bertahan dan  peningkatan produksi pangan dengan proteksi kepada petani, nelayan dan peternakan.

Baca juga : Sakit Kanker Lambung dan Corona, Seksolog Kondang Naek L Tobing Berpulang

"Jadi kalau ada peraturan rekan-rekan kepala daerah yang melarang dunia industri untuk bekerja dipukul rata itu akan memukul dunia industri dan nanti secara tidak langsung akan berdampak kepada sistem secara keseluruhan," katanya. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.