Dark/Light Mode

Libatkan Korporasi, KLHK Siapkan Hujan Buatan Untuk Cegah Karhutla

Selasa, 28 April 2020 09:09 WIB
Wamen LHK, Alue Dohong saat memimpin rapat koordinasi virtual penanganan Karhutla melalui video conference, Senin (27/04).
Wamen LHK, Alue Dohong saat memimpin rapat koordinasi virtual penanganan Karhutla melalui video conference, Senin (27/04).

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan gambut di tengah pandemi corona. 

Pembuatan hujan buatan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) akan dilakukan pada awal Mei 2020, dengan mempertimbangkan prediksi BMKG bahwa masih tersedia potensi bibit awan, dan  di bulan Juni curah hujan akan mengalami penurunan. 

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong mengungkapkan, bahwa kondisi di Sumatera, mengalami peningkatan karhutla harus diantisipasi dengan upaya pencegahan darat dan udara. 

“Pencegahan karhutla melalui udara bisa dilaksanakan dengan TMC untuk membasahi gambut, mengisi embung dan kanal yang sudah dibangun. Sedangkan pencegahan karhutla terus dilakukan melalui patroli terpadu serta memeriksa kondisi sumur bor dan sekat kanal supaya senantiasa berfungsi baik, dan siap digunakan," jelas Alue saat memimpin rapat koordinasi virtual penanganan Karhutla melalui video conference, Senin (27/04).

Ditambahkan oleh Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, bahwa dalam pengendalian karhutla harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah maupun korporasi yang bertanggung jawab pada area konsesi.

Berita Terkait : Tekan Deforestasi, KLHK Tertibkan Izin Hutan Baru

“Biaya TMC cukup besar, jadi harus dilakukan pada area prioritas yang terjadi karhutla berulang selama lima tahun terakhir, sehingga lokasi turunnya hujan buatan hasil penyemaian awan bisa secara efektif mencegah karhutla," ujar jebolan IPB ini.

Sementara, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Ruandha Agung Sugardiman mengungkapkan, sampai saat ini khususnya di Sumatera, Manggala Agni di 17 Daops senantiasa siaga melakukan pencegahan dan pemadaman. 

“Sampai saat ini, patroli udara dan waterbombing di Provinsi Riau, telah melibatkan sembilan unit helikopter, dengan air yang sudah dijatuhkan lebih dari 11 juta liter. Sedangkan TMC sudah dilakukan sebanyak 27 sorti dengan menaburkan lebih dari 21 ton garam," tambah Ruandha.

Kepala Daerah Disiagakan

Selain itu, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, RM Karliansyah telah mengirimkan surat kepada 15 Gubernur dan 31 Bupati/walikota untuk mendorong dilakukannya pembasahan lahan untuk mencegah karhutla. 

Baca Juga : Awas Lho, Pemerintah Bisa Terjebak Commitment Fee

Dalam surat tersebut, dilampirkan peta lahan gambut yang sudah di overlay dengan firespot serta peta kelembaban tanah.

Sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau yang akan segera datang ada beberapa upaya yang harus segera dilakukan, antara lain menyusun rencana aksi bersama antar kementerian dan lembaga. 

Selain itu, persiapan pelaksanaan TMC pada awal Mei berkoordinasi dengan BPPT, BMKG, dan TNI. 

Selanjutnya, pembasahan gambut dan pencegahan karhutla harus terus dilakukan dengan melaksanakan patroli oleh Manggala Agni dan Brigdalkarhut KSDAE, namun dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19 selama masa pandemi. 

Pada pelaksanaan patroli pencegahan karhutla, selain pengawasan lapangan dan sosialisasi juga mengutamakan pemadaman secara dini, sedangkan untuk wilayah remote area diupayakan pemadaman melalui udara. 

Baca Juga : Soal Kritik Bupati Boltim Suaranya Keras, Sampaikanlah Aspirasi dengan Baik

Berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA) Conf. Level ≥80% perbandingan total jumlah hotspot tahun 2019 dan 2020 (tanggal 1 Januari – 27 April 2020) sebanyak 746 titik, pada periode sama tahun 2019 jumlah hotspot sebanyak 1.186 titik (terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 440 titik / 37,10 %)

Dalam rapat tersebut, dihadiri kepala BRG, Deputi Bidang Klimatologi-BMKG, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam-BPPT, Eselon I dan II KLHK terkait, Staf khusus dan TAM KLHK terkait, dan Kepala UPT KLHK terkait. [FIK]