Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Dalam rangka mendukung mitigasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi, Program Padat Karya Tunai (PKT) di 34 Provinsi di Indonesia terus dimaksimalkan oleh Basuki Hadimuljono. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 12,32 triliun.
Salah satu program PKT adalah melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, Program Kotaku merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa hingga pelosok. Pola pelaksanaan PKT juga harus memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Basuki, Senin (31/8).
Baca juga : Bos WHO Ngarep Pandemi Covid Kelar Tak Sampai 2 Tahun
Tahun ini, Program Kotaku dilaksanakan di 364 kelurahan di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp 429,5 miliar yang akan menyerap 12.979 tenaga kerja.
Hingga 31 Agustus 2020 progres penyerapan program Kotaku mencapai Rp 305 miliar atau 71% dengan realisasi penerima manfaat sebanyak 12.046 orang atau 92,8%.
Program PKT melalui perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan, penyediaan air bersih, dan akses sanitasi layak salah satunya dilaksanakan di Kota/Kabupaten penyangga Ibu Kota DKI Jakarta yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten.
Kotaku dilakukan melalui pembangunan infrastruktur skala lingkungan reguler berupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan septic tank biofil komunal, juga rehabilitasi.
Baca juga : Program Gebrak Masker Dianggap Langkah Konkret Lawan Covid-19
Di Provinsi Jabar, Program Kotaku menyasar 12 kelurahan di Kota Bogor, 5 kelurahan di Kabupaten Bogor, 1 kelurahan di Kota Depok, dan 5 kelurahan di Kota Bekasi.
Sementara untuk wilayah Banten, meliputi 3 kelurahan di Kota Serang, 2 kelurahan di Kota Cilegon, dan 3 kelurahan di Kota Tangerang Selatan.
Total pelaksanaan Kotaku di wilayah Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) dan Banten sebanyak 31 kelurahan dengan anggaran Rp 31 miliar.
Diharapkan, melalui pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat, baik sosial dan ekonomi serta berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran akibat Covid-19.
Baca juga : Penumpang Pesawat Pariwisata Baru Capai 15%
Potensi tenaga kerja terserap program Kotaku di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, dan Banten tahun 2020 sebanyak 1.054 orang dengan target upah tenaga kerja sebesar Rp 7,75 miliar.
Selama periode 2015-2019, Program Kotaku di wilayah Bodebek dan Banten berhasil mengurangi kawasan kumuh perkotaan seluas 1,526.85 Ha dari total luas target 2,349.31 Ha.
Sisa kawasan kumuh yang belum tertangani 822.46 Ha akan terus ditangani Kementerian PUPR untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. [NOV]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
