Rp 5 Trilliun! Penunjang Protokol Kesehatan

RM.id  Rakyat Merdeka - Protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan ketat dan disiplin saat pelaksanakan Pilkada langsung 9 Desember 2020 nanti. Peringatan ini ditegaskan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P.

Seperti diketahui, Pilkada serentak kali ini berlangsung di tengah Pandemi Covid-19. Untuk membantu jalannya protokol kesehatan saat pilkada, kata Mahfud, pemerintah telah menggelontorkan anggaran tambahan mencapai Rp 5 triliun.

"Tak kurang Rp 5 triliun tambahan dana. Kita sudah carikan dana dan sudah terpenuhi. Ini digunakan membiayai perlengkapan dan persiapan tambahan sebagai penunjang pelaksanaan Pilkada 2020 yang sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19," katanya, saat menyampaikan keynote speech dalam webinar bertajuk Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal yang diselenggarakan oleh MMD Initiative, Sabtu (5/9).

Baca juga : Positivity Rate Meroket, Anies Minta Warga DKI Tingkatkan Disiplin Protokol Kesehatan

Hadir dalam webinar ini, Peneliti Utama LIPI, Prof. Siti Zuhro, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, Peneliti ICW Donal Fariz, dan Direktur Perludem Khoirunnisa. Selain itu, lebih dari 150 peserta webinar antusias mengikuti diskusi soal pilkada serentak ini.

Mahfud mencontohkan, serangkaian protokol kesehatan yang akan dilaksanakan saat Pilkada langsung Desember nanti, di antaranya, jumlah pemilih di TPS nanti dibatasi. Selain itu, waktu mencoblos akan terjadwal dan tidak serentak pada jam yang sama. Ini bertujuan mencegah terjadinya kerumunan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena pemilih yang datang serempak.

"Pencoblosan ditentukan jamnya. Setiap warga ada jadwalnya masing-masing. Sehingga tak ada yang berdesak-desakan," tambahnya, yang juga Dewan Pembina MMD Initiative ini.

Baca juga : Kemenag Susun Protokol Kesehatan Umrah

Selanjutnya, seluruh petugas TPS dilengkapi alat pelindung diri (APD) dan seluruh pemilih akan diberi sarung tangan. "Nanti digunakan saat memilih. Selesai mencoblos, sarung tangannya dibuang, disediakan tempat untuk ini. Tentu saja tetap harus memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Nanti di TPS disediakan tempat cuci tangan dan ada pula tenaga medis jika sewaktu-waktu diperlukan," tandasnya.

Sekadar diketahui, Pilkada serentak 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sebelumnya, pemungutan suara pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat pandemi Covid-19, pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Sementara itu, Direktur MMD Initiative, Asmai Ishak mengungkapkan, perlu ditinjau impelementasi justice and democracy di Indonesia melalui Pilkada serentak yang telah berlangsung beberapa kali ini. Apalagi, pemilihan langsung kali ini dalam kondisi yang berbeda, yakni di tengah keprihatinan pandemi Corona Covid-19.

Baca juga : Umrah Masih Tunggu Penerbangan dan Protokol Kesehatan

Melalui webinar ini, Asmai berharap ada masukan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu meningkatkan kontribusi dan partisipasi, atau keterlibatan masyarat dalam Pilkada langsung di tengah pandemi Desember nanti.

"Harapannya, Pilkada meski dalam kondisi pandemi melahirkan pemimpin lokal yang dibutuhkan daerah. Kondisi pandemi jangan sampai semakin memperparah dan membelokkan tujuan Pilkada langsung, yakni demokrasi berkualitas, yang berkeadilan dan berkeadaban. Semoga webinar ini bermanfaat dan menyajikan solusi," katanya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.