Dark/Light Mode

Cegah Penyebaran Paham Radikal, CEO BUMN Harus Cepat Identifikasi & Ambil Keputusan

Senin, 11 Maret 2019 12:19 WIB
Para peserta BUMN Greats Leader Camp di Gedung Utaryo Komplek Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lemdiklat Polri, Lembang, Minggu (10/3). (Foto: Istimewa)
Para peserta BUMN Greats Leader Camp di Gedung Utaryo Komplek Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lemdiklat Polri, Lembang, Minggu (10/3). (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
“Untuk itu, tadi saya jelaskan, bagaimana cara melakukan identifikasi masalah tersebut. Bagaimana cara menghindarinya, dan bagaimana cara mengambil keputusan. Semoga, apa yang kita jelaskan ini bisa menjadi pencerahan bagi mereka. Semoga, para CEO BUMN ini bisa langsung untuk mengambil tindakan demi kebaikan BUMN,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Suhardi yang juga alumni Akpol tahun 1985 ini berharap, masing-masing BUMN ke depannya dapat menjalin kerja sama yang lebih intensif dengan BNPT, sebagai upaya pencegahan paham radikal terorisme di lingkungan masing-masing BUMN.

“Pasti, tidak mungkin tidak menjalin kerjasama. Itu harus. Pegawai BUMN kita semuanya ada 2 juta lebih. Ada 150 CEO BUMN se-Indonesia, yang ada di bawah kendali Menteri BUMN. Kalau bisa bersinergi dengan baik, Insya Allah kita semuanya akan maju untuk bangsa ini,” ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini.

Baca juga : Kemendagri Minta Semua Daerah Bentuk Badan Penanggulangan Bencana

Dalam paparannya tersebut, Suhardi juga menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan kelompok radikal terorisme selama ini, dalam melakukan penyebaran pahamnya. Mulai dari tingkat sekolah usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Termasuk, penyebaran di lingkungan kantor pemerintah dan BUMN.

Menanggapi pertanyaan salah satu Dirut BUMN yang berharap adanya kurikulum khusus terhadap menumbuhkan pendidikan karakter terhadap anak bangsa, dan juga terhadap jajaran pegawai BUMN, Suhardi mengatakan, hal tersebut sudah dibicarakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Dikti.

“Iya, selama ini sudah kita sampaikan untuk bisa menjadi kurikulum. BNPT untuk masalah radikalisme, dan BNN untuk masalah narkotika. Jadi, akan dimasukkan," ujar Suhardi.

Baca juga : BPTJ Siapkan Bus Sebagai Alternatif Transportasi Warga Bogor

Ia menambahkan, untuk BUMN, BNPT akan menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Rini. "Kalau ada, kami siap menjadi guru atau mentor. Katakan mungkin ada rekruitment pegawai, kami akan berikan mereka paham yang benar-benar sejuk. Agar mereka berhati-hati. Kami juga akan beritahu mereka mengenai modus-modus operandinya,” ujar mantan Kepala Divisi Humas Polri ini.

Bahkan dalam paparannya, Jenderal Bintang Tiga kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini mengingatkan bahwa anak-anak muda, termasuk chief atau eksekutif muda yang ada di bawah CEO BUMN ini banyak sekali yang punya pemikiran cemerlang. Namun, tidak menutup kemungkinan terinfiltrasi paham radikal.

“Karena ada kementerian, mungkin bapak-bapak pernah mendengar berita beberapa tahun lalu, bahwa beberapa orang di Kementerian yang sudah menjabat di eselon strategis yang bisa menentukan untuk mengambil keputusan, malah bisa terpapar," tutur Suhardi.

Baca juga : Jokowi Harap Terowongan Nanjung Selesai Akhir 2019

"Saya sudah mengingatkan kementerian itu untuk segera mengganti pejabat-pejabat tersebut. Karena kalau tidak, akan sangat berbahaya. Kalau bisa mencegah, itu lebih bagus daripada nanti sudah terlanjur,” imbuh Suhardi. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.