Luhut Minta Nelayan Tidak Termakan Hoaks

RM.id  Rakyat Merdeka - Usulan hari nelayan pada 21 Mei, sudah digodok dan diserahkan ke presiden Jokowi. Para nelayan juga diingatkan jangan termakan berita kebohongan atau hoak dan fitnah.

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) pada acara deklarasi dukungan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), untuk pasangan calon Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang.

Baca juga : Ditangkap Karena Nyabu, Andi Tidak Arif

“Nasib nelayan salah satu fokus kami yang akan terus kita perhatikan. Nah kalau soal usulan 21 Mei sebagai hari nelayan, usulan itu masih kita godok. Tapi sudah masuk kantong presiden. Tinggal menentukan tanggal yang pasnya saja,” kata Luhut di depan 1.000 perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia.

Eks Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu juga meminta para nelayan untuk terus menikmati kekayaan alam Indonesia untuk kesejahteraan, sambil menunggu keputusan presiden soal penentapan hari nelayan. Caranya, kata dia, bisa menggunakan kapal tangkap dengan ukuran kecil, sampai yang berukuran besar.

Baca juga : Jokowi Nyatakan Tidak Akan Ambil Cuti Total

“Dari pada baca berita hoax. Lalu termakan, mending nelayan Indonesia mencari ikan. Ayo, kita bangun Indonesia lebih baik. Jangan termakan berita hoak dan fitnah karena itu dilarang semua agama,” serunya.

Ketua Umum HNSI Yussuf Solichien meminta agar pemerintah ke depan dapat lebih baik lagi dalam mengelola sektor perikanan. Termasuk dalam memberikan perhatian kepada nasib para nelayan. “Nelayan seluruh Indonesia mendukung pasangan nomor satu karena puas dengan kinerjanya. Ke depan kesejahteraan nelayan harus lebih ditingkatkan,” ujarnya.

Baca juga : Jokowi Takut Rakyat Kemakan Hoaks

Dia juga mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Susi Pudjiastuti selama 4 tahun terakhir. Kinerjanya dinilai belum memberikan kebijakan yang tepat untuk nelayan Indonesia. “Sekarang kapal kapal pencuri sudah pada takut masuk. Tapi kapal kapal dalam negeri dibatasi hanya 200 Gros ton. Kapasitas segitu hanya bisa di laut Indonesia, kita perlu keluar dari zona laut Indonesia. Sehingga kalau perlu 1.000 GT harus diberikan izin untuk memanfaatkan sumber daya alam tadi,” harapnya.

Yussuf juga menyorori lambatnya izin kapal yang keluar. Dia mengaku, sudah berkali kali datang ke KKP untuk meminta izin kapal lebih dipercepat. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.