Dark/Light Mode

Kereta Dan Pesawat Anjlok, Kemenhub Kejar Setoran PNBP

Selasa, 17 November 2020 17:04 WIB
Menhub, Budi Karya Sumadi
Menhub, Budi Karya Sumadi

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian perhubungan (Kemenhub) kesulitan mengejar target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di masa pandemi.

Operasional angkutan umum, terutama kereta api dan pesawat terus mengalami penurunan kinerja yang signifikan.

"Di masa Covid-19 ini transportasi kereta api dan udara sama sekali lumpuh," ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi  dalam rapat bersama Komisi V di Jakarta, Selasa (17/11).

Menhub mencontohkan, operasional angkutan udara, saat ini mencapai rata-rata okupansi 15 persen pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Kondisi yang sama juga dirasakan angkutan kereta api yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia.

Menhub menilai, rendahnya pergerakan penumpang angkutan umum selain karena minat perjalanan juga didorong oleh pembatasan kapasitas angkut. 

Baca juga : Pergerakan Pesawat Melesat 8 Persen!

"Okupansi penumpang sempat kami batasi 50 persen," katanya.

Akhirnya, kata Menhub, pendapatan negara dari sektor transportasi hanya mengandalkan angkutan dari sisi laut yang mayoritas didominasi lalu lintas logistik

Eks Dirut Angkasa Pura ll ini menambahkan, negara masih bisa memperoleh sumber tambahan dari penyesuaian biaya sandar kapal di pelabuhan swasta, seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera.

"Mungkin bisa kita dapatkan (PNBP) sehingga tahun ini mungkin belum bisa maksimal, tahun depan akan ada kenaikan yang maksimal dari kegiatan itu," jelasnya.

Realisasi PNBP Kemenhub hingga 16 November 2020 sebesar Rp 5,3 triliun. Angka ini setara dengan 87,19 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 6,08 triliun. 

Hingga akhir Desember mendatang, PNBP diperkirakan bisa mencapai 99,13 persen atau Rp 6,02 triliun.

Baca juga : Gandeng Pengusaha Mal, Kemendag Genjot Promosi Produk UMKM

Selain PNBP, Menhub juga akan melakukan rekomposisi anggaran, untuk tahun anggaran 2021. Di tahun tersebut, Kemenhub memperoleh pagu APBN senilai Rp 45,6 triliun.

"Dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas, kami membuat satu optimasi untuk mengelaborasi kebutuhan pegawai,” ungkapnya.

Dalam paparannya di Komisi V, Menhub akan menambah anggaran belanja pegawai sebesar Rp 9,7 miliar dalam pos Sekretariat Jenderal. 

Ada juga pergeseran belanja barang sehingga pagu yang semula Rp 716,03 miliar berubah menjadi Rp 725,8 miliar.

Kemudian, penambahan anggaran belanja pegawai terjadi di pos inspektorat jenderal sebesar Rp 1,7 miliar. Pagu yang semula Rp 121,5 miliar pun bertambah menjadi Rp 123,2 miliar.

Penambahan juga dilakukan di pos Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebesar Rp 5,9 miliar. Perubahan ini didorong rekomposisi anggaran yang semula dipatok Rp 3,4 triliun dalam pagu menjadi Rp 3,6 triliun.

Baca juga : Perangi Covid-19, Kemenkumham Gelar Swab Test Massal

Selain terdapat penambahan anggaran belanja pegawai, Kemenhub juga melakukan pemangkasan. Pemangkasan alokasi gaji pegawai dilakukan di tiga unit, yakni Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Di Ditjen Perhubungan Laut, Menhub akan melakukan pengurangan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 988 juta. Karena, anggaran yang semula ditetapkan Rp 11,4 triliun berubah menjadi RP 11,35 triliun.

Sementara, di Ditjen Perhubungan Udara, terdapat penyesuaian pagu dari Rp 10,5 triliun menjadi Rp 10,4 triliun. 

Perubahan ini salah satunya diakibatkan adanya pengurangan belanja pegawai sebesar Rp 1,5 miliar.

Lalu, di pos Ditjen Perhubungan Darat, terdapat pengurangan belanja gaji sebesar 14,9 miliar. Anggaran yang dialokasikan pada pagu berubah dari semula Rp 7,64 triliun menjadi Rp 7,63 triliun . Menhub juga memastikan usulan rekomposisi anggaran sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. [KPJ]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.