Stafsus Wapres: Pemda Harus Prioritaskan Pencegahan Stunting

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Pusat mendorong daerah menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas pembangunan. Sehingga seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting.

“Dengan komitmen yang kuat kepala daerah saya optimistis target penurunan prevalensi stunting hingga angka 14 persen di tahun 2024 mendatang dapat tercapai,” ungkap Staf Khusus Wakil Presiden yang juga Sekretaris Eksekutif Ad Interim Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto saat membuka Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting 2018 - 2024 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, seperti ditulis Rabu (25/11).

Bambang menyebut, hingga saat ini, secara bertahap program percepatan pencegahan stunting telah dilakukan 260 di Kabupaten/Kota prioritas. Di mana dari 258 Kepala Daerah dari wilayah prioritas tersebut telah menandatangani komitmen untuk melakukan percepatan pencegahan stunting di wilayahnya.

Baca juga : Sekolah Mau Dibuka Kembali, Kemendikbud Dan Pemda Harus Perhatikan Kekhawatiran Orang Tua Siswa

Pemerintah Pusat telah melaksanakan berbagai program yang disalurkan kepada pemerintah daerah melalui berbagai mekanisme. Total dana yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang dikelola oleh Kementerian dan Lembaga pada 2019 adalah sebesar Rp 29 triliun, sedangkan tahun 2020 adalah sebesar Rp 27,5 triliun.

Setelah 3 tahun pelaksanaan program, kata dia, kemajuan di tingkat outcome sudah dapat terlihat. Ia mencontohkan, dalam Survei Status Gizi Balita Indonesia pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa prevalensi stunting turun, dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 27,7 persen pada 2019 atau turun sekitar 3,1 persen.

“Jika ditarik lebih jauh dari tahun 2013, maka rata-rata penurunan adalah sebesar 1,6 persen per tahun,” katanya.

Baca juga : Dewan Pakar NasDem Cari Masukan Para Pakar

Sedangkan hasil perhitungan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) oleh BPS dengan menggunakan 6 dimensi dan 12 Indikator yang terkait erat dengan stunting, juga menunjukkan bahwa ada kenaikan IKPS sebesar 2,1 dari tahun 2018 sebesar 64,48 menjadi 66,6 pada tahun 2019. Perbaikan yang cukup siginifikan adalah pada dimensi gizi dan perumahan yang meliputi cakupan sanitasi dan air minum.

“Kemajuan dan capaian selama 3 tahun terakhir Ini harus diapresiasi karena hal ini tidak akan terjadi tanpa kerja keras seluruh pihak, dari tingkat pusat hingga daerah dan desa,” terangnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sardjoko mengatakan diperlukan kerja sama lintas sektor dengan dukungan berbagai kementerian dan lembaga untuk mencapai target penurunan stunting di angka 14 persen.

Baca juga : Berkas Tiga Eks Legislator Jambi, Dilimpahkan Ke Pengadilan

“Permasalahan stunting di Indonesia terjadi hampir di seluruh wilayah dan kelompok sosial ekonomi. Potensi kerugian ekonomi mencapai 2-3 persen PDB atau Rp 260- Rp 390 triliun per tahun,” paparnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.