Jangan Cuma Minta Gaji Gede, Tapi Produktivitas Tak Maksimal

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, kualitas pelayanan publik di Indonesia belum mengalami banyak perbaikan.

Aparatur Sipil Negara (ASN), selaku garda terdepan pelayan publik, harus dibekali lebih baik lagi. "Apalagi saat work from home (WFH) seperti ini, di daerah masih banyak terkendala soal teknologi informasi," ujar Trubus, kepada RM.id, Senin (8/2). 

Pernyataan ini merupakan pendapat atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat laporan tahunan Ombudsman 2020. Presiden menekankan pentingnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Baca juga : Wapres: Dana Wakaf Jangan Hanya Untuk Tempat Ibadah, Tapi Juga Pemberdayaan Fakir Miskin

Jokowi juga mengingatkan perlunya transformasi sistem, tata kelola, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi di Indonesia. Pelayanan publik harus meninggalkan model kerja yang kaku, terjebak dalam hal-hal prosedural dan administratif.

Trubus mengamini catatan dari Presiden Jokowi tentang pelayanan publik itu. Terlebih, soal kualitas sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini ASN. Salah satu yang disorotinya adalah mentalitas para pegawai negeri yang menurutnya, ingin dilayani, bukan melayani. "Di satu sisi minta gajinya tinggi, tapi produktivitasnya belum maksimal," sindirnya.

Trubus menyarankan pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap ASN dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Perhatikan juga birokrasi-administrasi, harus cepat dalam memberikan pelayanan dan tidak menunda pekerjaan.

Baca juga : Menag Minta Jemaah Haji Dapat Prioritas Vaksinasi

Dia pun mengingatkan tentang peristiwa 1,6 juta ASN tenaga administratif yang akan pindah ke desa, pada Agustus 2020 lalu. Menurutnya, ini adalah indikasi kurangnya kualitas SDM ASN dan minimnya kualitas kerja untuk masyarakat. Padahal, mereka dibiayai oleh negara. "Itu menjadi beban negara. Harus jelas, 1,6 juta itu pensiun dini atau pindah ke tempat lain," tutur Trubus.

Selain itu, Trubus juga memberikan catatan khusus soal Ombudsman. Dia meminta lembaga ini lebih aktif lagi untuk mengayomi masyarakat. Terutama, ketika mendapatkan laporan dari masyarakat. Ombudsman, harusnya bisa langsung berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ada dugaan rasuah.

Contohnya, dalam kasus toilet sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang menelan anggaran sekitar Rp 96,8 miliar. Juga, dalam kasus penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang. Dalam dua kasus ini, harusnya Ombudsman berada di paling depan. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.