Dark/Light Mode

Tak Kuasa Tolak Impor Beras

Mentan Hanya Pasrah

Jumat, 19 Maret 2021 06:20 WIB
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. (Foto: Dok. Kementan)
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. (Foto: Dok. Kementan)

 Sebelumnya 
Beberapa komoditas memang harus impor. Dari total 12 item, 8 item bisa dipenuhi dari dalam negeri. Sisanya, hanya empat komoditas harus impor, karena belum bisa dipenuhi dari dalam negeri. Empat komoditas itu adalah kedelai, bawang putih, gula dan daging sapi. Tak ada beras sama sekali.

Kalau stok beras cukup kenapa harus impor? Soal ini, Syahrul tak bisa berbuat banyak. Dia bilang, tidak bisa secara lugas menolak atau mendukung kebijakan impor. Karena kebijakan impor tidak memiliki keterlibatan langsung dengan Kementan.

“Sehingga kami tidak memiliki kewenangan atau legal standing untuk melakukan penolakan atas hal tersebut,” kata Syahrul.

Baca juga : Emil Sikapnya Keras Ganjar Masih Halus

Syahrul juga mengatakan, tidak berwenang atas permasalahan ketersediaan cadangan beras (iron stok). Menurut dia, saat ini Kementerian Pertanian fokus menyerap gabah petani di dalam negeri. Menurutnya, penyerapan gabah ini harus didahulukan terlebih dahulu.

Rencana impor beras juga sebelumnya mendapat penolakan dari sejumlah gubernur. Mereka tegas menolak rencana tersebut. Kebijakan itu dinilai akan menjatuhkan harga gabah saat para petani panen.

Meski banyak yang menolak, Menteri Perdagangan, M Lutfi tetap akan mengimpor beras. Dia menepis anggapan harga gabah anjlok lantaran rencana impor. Kata dia, pemerintah tetap menjamin harga beras dan gabah kering petani tidak turun dan tetap stabil.

Baca juga : DPR Tolak Wacana Impor Beras

“Tidak ada niat pemerintah untuk menurunkan harga petani terutama saat sedang panen raya. Sebagai contoh, harga gabah kering petani itu tidak diturunkan,” kata Lutfi, kemarin.

Lutfi menyatakan, sejak awal pemerintah sama sekali tak berniat menjatuhkan harga beras petani, terutama saat petani sedang panen raya tiba. Sebaliknya, pemerintah merasa perlu menjaga kestabilan stok dan harga pangan, yang bisa saja dipermainkan oleh spekulan.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menilai, kebijakan impor ini telah menyakiti para petani karena momennya tidak tepat. Kata dia, idealnya impor dilakukan kira-kira di Agustus-September.

Baca juga : KPK Panggil Sekjen dan Irjen KKP

“Saat ini sedang panen raya. Pemerintah seharusnya lebih memfokuskan pengadaan dari dalam negeri,” sarannya, kemarin. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.