Ibu Kota Negara Berat Di Ongkos

 Sebelumnya 
“Sejak 2020 lalu dimulai penyiapan regulasi dan kelembagaan, penyusunan rencana induk, desain urban, dan lainnya. Proyek fisik direncanakan tahun ini hingga 2024,” ujarnya.

Pada tahap awal akan dibangun sekitar 100.000 rumah dengan 500.000 pekerja. “Penyerapan 500.000 tenaga kerja ini diharap dapat menggantikan jam kerja yang hilang akibat krisis pandemi di 2020,” ucapnya.

Sementara itu, Pendiri Narasi Insistute, sekaligus ekonom senior, Fadhil Hasan meminta pemerintah menunda rencana pemindahan Ibu Kota Negara sampai penanganan Covid-19 selesai. Selain alasan masih pandemi, Fadhil juga menyoroti sosialisasi yang rendah terkait pemindahan tersebut.

Baca juga : Ridwan Kamil Emang Ahlinya

“Wacana pemindahan Ibu Kota hanya terjadi di kalangan elit dan lebih bersifat teknokratis, kurang partisipatif dan akuntabel. Terjadi gap antara publik dan negara dalam wacana pemindahan ibu kota ini,” kata ujar Fadhil dalam diskusi “Pemindahan Ibu Kota, Pemulihan Ekonomi Dan Penanganan Covid-19, Mana Yang Lebih Penting?” kemarin.

Fadhil menambahkan, sampai sekarang belum ada payung hukum mengenai pemindahan Ibu Kota. Negara. Pasalnya, draft RUU Ibu Kota dari pemerintah belum diterima DPR. “Artinya peletakan batu pertama pembangunan ibu kota ini dilakukan tanpa ada payung hukumnya,” ujarnya.

Selain soal payung hukum, Fadhil juga menyoroti soal anggaran untuk proyek tersebut. Menurut dia, Indonesia saat ini tidak memiliki kapasitas ekonomi dan keuangan yang memadai untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Negara.

Baca juga : Bali United Melaju Ke Perempat Final

Menurut dia, utang pemerintah yang mencapai Rp 6.000 triliunan dan diperkirakan meningkat jadi Rp 10.000 triliun pada 2024 sudah cukup membebani perekonomian. Ditambah penerimaan pajak terus turun.

Selain itu, Fadhil menilai argumentasi pembiayaan Ibu Kota Negara dari swasta tidak dapat dibenarkan. Alasannya, partisipasi swasta tentunya bisa terealisasi jika kondisi perekonomian dalam keadaan baik dengan tren yang meningkat dan kondisi iklim investasi kondusif.

Warganet kaget mengetahui uang makan untuk pekerja mencapai Rp 7,5 miliar. Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut membagikan berita terkait. “Kalau untuk makan perorang $10 atau Rp 150.000 maka akan ada 50.000 pekerja perharinya,” kicaunya sambil menyisipkan tanda jempol.

Baca juga : Belanja Negara, Besar Pasak Daripada Tiang

Akun @bhasunjaya menyebut anggaran untuk memeindahkan Ibu Kota Negara besar di ongkos. “Ongkos bangun sama ke sananya ngalahin manfaatnya,” ujarnya. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.