Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Kondisi stunting atau gagal tumbuh fisik dan otak anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, masih menjadi persoalan serius. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta persoalan stunting, kematian ibu hamil dan bayi menjadi program prioritas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
“Kita tahu untuk tingkat nasional yang paling utama adalah program stunting, menekan angka stunting, kekerdilan karena kurangnya gizi pada saat masa kandungan dan dua tahun awal pada saat setelah melahirkan,” ujar Tito di sela Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar virtual, dikutip Jumat (28/5).
Anggota Komisi VIII DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Lisda Hendrajoni menilai, amanat yang diberikan Mendagri sudah tepat. Soalnya, PKK bisa menjangkau lapisan masyarakat hingga ke akarnya.
Baca juga : Sudahi Polemik TWK, KPK Harus Fokus Berantas Korupsi
"Saya mendukung langkah Mendagri, yang penting tenaga-tenaga penggerak PKK diberdayakan sumber daya manusianya, sehingga pelayanannya lebih berkualitas dan dapat mengatasi persoalan ini di tanah air," ungkap Lisda.
Dia sepakat dengan pendapat Mendagri, bahwa PKK di kabupaten dan provinsi serta segenap kadernya harus fokus untuk menanggulangi masalah stunting dan kematian ibu hamil.
PKK juga harus mulai melakukan survei lapangan terkait dengan situasi tersebut di masing-masing daerah agar mendapatkan data akurat dan menemukan solusi yang efektif, agar masalah tersebut dapat teratasi.
Baca juga : Gelar Pesta Pernikahan Di Atas Pesawat Carter
Terlebih, lanjut Lisda, PKK sudah memiliki program penanganan stunting yang terdapat di kelompok kerja IV dan III. Pendanaannya pun sudah tersedia dari dana desa.
"Tinggal lagi bagaimana penguatan secara regulasi dari daerah masing-masing untuk memperkuat anggaran dan kegiatan dalam penanganan masalah ini. Dan hal itu harus cepat dilakukan, mengingat masa pandemi Covid-19 ini kasus stunting bisa jadi akan meningkat ke depan karena faktor ekonomi masyarakat kita," tutupnya.
Sosiolog Meuthia Ganie Rochman juga sependapat. Menurutnya, sebagai institusi yang sudah tertanam lama sekali di Indonesia, PKK semestinya bisa mengatasi permasalahan tersebut.
Baca juga : Lahan Kian Terbatas, PUPR Genjot Bangun Rusun Santri
"PKK harus digunakan untuk menangani masalah-masalah pokok kesejahteraan keluarga, stunting adalah persoalan serius sekali. Tingkat stunting Indonesia sangat tinggi dan ini akan mempengaruhi mutu sumber daya manusia Indonesia," tegasnya.
Meuthia mengungkapkan, persoalan stunting salah satunya terjadi karena lemahnya pemahaman keluarga tentang makanan sehat, dan tidak dikembangkannya keragaman pangan berbasis lokal.
"Artinya, untuk mengatasi masalah ini PKK bisa bekerja sama dengan organisasi baik lembaga swadaya masyarakat yang kompeten maupun organisasi bisnis untuk misanya pengembanan pangan lokal, perbaikan pengetahuan tata boga. Intinya, PKK sangat potensial, namun harus banyak dilakukan perubahan," tandasnya. [JAR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
