Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan, Indonesia bebas kendaraan Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) pada 2023.
Hal itu dikatakan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi dalam webinar internasional bertajuk Benchmarking On The Regulation And Policy On Overdimension And Overloading Trucking Against Other Countries, Jumat (4/6).
Ia mengungkapkan, pelanggaran terbanyak lalu lintas ditemukan pada truk ODOL sebesar 84,43 persen.
Truk ODOL kata dia, menimbulkan biaya sosial yang cukup besar, yaitu biaya bahan bakar tinggi, berkontribusi besar pada kerusakan jalan, bahkan polusi dan kecelakaan.
Baca juga : Turun Tipis, Utang Luar Negeri RI Kini Rp 5.943 Triliun
“Berdasarkan laporan Kementerian PUPR, dalam satu tahun kerugian negara akibat truk ODOL mencapai Rp 43 triliun,” katanya.
Budi mencatat, sampai November tahun 2019, ada sekitar 2.073.698 kendaraan yang masuk Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), yang mana 39 persen atau sebanyak 809.496 unit truk yang melanggar.
Karena itu, Ia terus berupaya untuk mengurangi aktivitas kendaraan ODOL adalah dengan melarang kendaraan tersebut memasuki jalan tol dan juga dengan memaksimalkan pengoperasian UPPKB di jalan nasional.
Upaya ini juga ditujukan untuk keselamatan dan mengalihkan sebagian angkutan jalan ke moda lain seperti angkutan kereta dan angkutan laut.
Baca juga : Turun Tipis, Utang Luar Negeri Tembus Rp 5.967 Triliun
Kemudian, sebagai bentuk keseriusan dalam pemberantasan pelaku ODOL, Kemenhub bekerjasama dengan kepolisian dan Pemerintah Daerah untuk melakukan normalisasi kendaraan truk over dimensi.
"Selain itu, inovasi dalam bentuk pemulihan keadilan bagi pelaku yang berniat baik untuk mengembalikan kendaraannya ke kondisi semula pada bengkel resmi juga sedang digalakkan. Ditargetkan Indonesia dapat bebas ODOL pada tahun 2023," tegasnya.
Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Suharto mengatakan, salah satu upaya untuk mencapai zero ODOL 2023 dapat diraih melalui webinar internasional ini.
Menurutnya, hal ini sangat penting agar sistem angkutan barang mengikuti kebijakan standar keselamatan dan keamanan.
Baca juga : Bangun Pabrik Di Batang, Nestlé Indonesia Rogoh Rp 3,16 T
"Saya berharap sinergi dan kerja sama yang saling menguntungkan serta kolaborasi antara Indonesia, Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Perancis dan semua pemerintahan, pengusaha angkutan barang dan pihak-pihak yang terlibat akan terus berlanjut,"pungkasnya [KPJ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
