Mahfud MD: Arahan Presiden, Hindari Senjata Dan Letusan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali berdialog dengan tokoh Papua. Seperti diketahui, secara intensif, Mahfud telah melakukan serangkaian pertemuan dengan tokoh adat dan agama Papua beberapa kali untuk menyelesaikan persoalan di Bumi Cendrawasih.

Kali ini, Mahfud berdialog interaktif dengan pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (11/6).

Dialog membahas tentang upaya yang tepat dan konstruktif membangun Papua yang selama ini diimpikan oleh semua kalangan, khususnya masyarakat asli Papua.

Baca juga : Polemik Pegawai KPK, Mahfud MD: Kalau Saya Presiden, Novel Jaksa Agung

"Kami saling menjelaskan dan bertukar pikiran. Saya menjelaskan kebijakan pemerintah pusat di Papua," kata Mahfud MD usai bertemu dengan MRP, Jumat (11/6).

Dari penjelasan yang telah disampaikan, Mahfud menyebut, para pimpinan dan anggota MRP sangat memahami apa yang tengah ditempuh dan dilakukan pemerintah saat ini untuk mengakomodir keinginan masyarakat Papua.

"Mereka memahami bahwa apa yang sudah dan akan dilakukan. Semua sesuai dalam koridor konstitusi dan dengan pendekatan kesejahteraan," jelasnya.

Baca juga : Bamsoet Ingatkan Pentingnya Semangat Toleransi

Mahfud menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengarahkan agar penyelesaian persoalan di Papua diutamakan melalui jalur dialog, bukan melalui pendekatan keamanan dan kekerasan.

"Prinsipnya sesuai arahan presiden, menyelesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan," kata Menteri Pertahanan era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.

Mahfud juga mengemukakan, terkait proses penegakan hukum kepada kelompok-kelompok bersenjata, merupakan bagian untuk memperlancar dialog dengan masrakyat Papua, yang jauh lebih banyak dibanding dengan kelompok teroris bersenjata.

Baca juga : Blusukan Bareng Mantu Presiden, BKS Mau Bangun LRT Dan BRT di Medan

MRP merupakan wadah yang disediakan undang-undang untuk orang asli Papua menyuarakan persoalan-persoalan terkait Papua. Ketua MRP Timotius Murib menyampaikan, kehadiran MRP di Kemenko Polhukam untuk mengomunikasikan berbagai hal mengenai Tanah Papua.

Hal ini menyikapi proses perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 yang sedang bergulir di DPR.

"Bapak Menko merespon sangat luar biasa aspirasi kami. Dan kami diakomodir dengan baik, melalui Dirjen Otonomi Daerah, yang hadir dalam pertemuan, supaya dapat disampaikan ke DPR, untuk jadi bahan pertimbangan," ujarnya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.