Wapres: Butuh Waktu 10-20 Tahun Pindah Ibu Kota Baru

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemindahan ibu kota baru terus dibahas. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memprediksi perlu waktu 10 hingga 20 tahun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta. Perlu penelitian panjang untuk menentukan lokasi, pembiayaan, hingga pemindahan agar dapat terealisasi. 

"Yang penting lokasinya memenuhi syarat. Jadi ini proses bukan mudah. Harus melalui proses penelitian yang panjang dan sebagainya. Ada 10-20 tahun," ujar JK. 

Selain itu, lanjut JK, pemerintah harus memikirkan biaya proses pemindahan dengan matang. Contohnya, sistem sewa seperti yang digunakan oleh Malaysia.

"Di Malaysia, itu sistem sewa, yang bikin Petronas, perusahaan semacam Pertamina. Kemudian pemerintah menyewa. Jadi memang ada berbagai macam skema," ujarnya. 

Baca juga : Bulan ini, Menkeu Bahas Anggaran Ibu Kota Baru

Selain itu, kata dia, pemerintah juga dapat menggunakan skema tukar guling atau ruislag dengan menukarkan aset-aset yang dimiliki. 

"Boleh juga skema ruislag. Kantor di sini sepanjang Thamrin tentu yang pemerintah punya tak dipakai lagi. Tapi ya itu tadi butuh waktu penyesuaian," katanya.
Selain itu, kata JK sebanyak 400 ribu rumah akan disiapkan untuk menampung perpindahan penduduk, jika ibu kota pindah. Di mana ada sekitar 1,5 juta aparatur sipil negara (ASN) jika ibu kota pindah.

JK mengatakan, tak hanya para ASN, tapi keluarganya yang bakal bermigrasi. Sebab, kementerian dan lembaga lain juga ikut pindah. 

"DPR harus pindah, Mahkamah Agung pindah. Otomatis seluruh ASN diperkirakan harus pindah 1,5 juta orang, termasuk keluarganya," kata JK.

Baca juga : Papua Juga Bisa Jadi Kandidat Ibu Kota Baru

Untuk menampung seluruh ASN dan keluarganya tersebut, JK menyebut perlu ada ratusan ribu rumah. Karena itu, butuh waktu cukup lama untuk memproses pemindahan ibu kota. 

"Jadi harus bangun minimum kira-kira 400 ribu rumah. Tentu tidak rumah tipe 3x6. Ini proses yang panjang, kan tiba-tiba semua sistem itu harus diubah," ujarnya. 

Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, latar belakang wacana perpindahan ibu kota negara muncul. Selain dari latar belakang kesenjangan antar wilayah, ada faktor sejarah yang menjadi acuan pemerintah dalam membahas wacana ini.

Bambang menjelaskan, Jakarta menjadi ibu kota berawal dari masa penjajahan Belanda. Didukung fakta sejarah tersebut, dia bilang pemerintah ingin membangun sebuah kota baru yang benar-benar murni dibangun oleh bangsa sendiri.

Baca juga : Menlu Retno Pimpin Sidang Dewan Keamanan PBB

"Fakta sejarahnya Jakarta, jadi ibu kota itu karena pusat pemerintahan kolonial Belanda. Awalnya, dikembangkan VOC dan diteruskan pemerintah kolonial Belanda. Tentunya kita ingin punya ibu kota yang berasal dari pemikiran kita sendiri. Kita ingin punya ibu kota yang bersifat international class," tegasnya. 

Isu kesenjangan antara wilayah Jawa dan luar Pulau Jawa yang sangat tinggi, juga dianggap menjadi faktor dasar yang membuat perpindahan ibu kota perlu dikaji. Jakarta sebagai kota terpadat di Indonesia jumlah penduduknya mencapai 10 juta, sedangkan yang kedua, yakni Surabaya hanya sekitar 3 jutaan.

Faktor lainnya adalah Jakarta mengalami beban yang luar biasa. Masalah kemacetan, banjir hingga ketersediaan air bersih sulit mengharapkan Jakarta, tetap menjadi kota yang berkelanjutan di masa depan.

"Kemacetan membebani kerugian ekonomi Rp 56 triliun per tahun. Ada juga kerugian akibat lingkungan hidup dan dari penggunaan BBM yang tinggi. Ditambah kualitas air yang 56 persen nya tercemar berat," ungkapnya. (DIR)
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.