Goyang PM Jepang, Partai Oposisi Gulirkan Aksi Mosi Tak Percaya

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Demokrat Konstitusi (CDP), partai oposisi utama, mewacanakan mengajukan mosi tak percaya terhadap Kabinet Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida. Namun, partai oposisi lainnya masih ragu untuk mendukung langkah politik tersebut karena dianggap menguntungkan rezim sekarang.

Menurut Ketua CDP Kenta Izumi, pengajuan mosi tak percaya ini adalah cara mereka menentang Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk meningkatkan anggaran pertahanan negara. Kelompok oposisi menentang aturan itu karena meyakini akan memicu pajak yang lebih tinggi.

Izumi menyayangkan, oposisi yang tidak sepakat dengan langkah yang akan diambilnya.

Dilansir Kyodo News, beberapa anggota partai oposisi telah menyatakan keprihatinannya bahwa langkah itu akan memberi lampu hijau bagi Kishida untuk membubarkan Majelis Rendah (DPR). Karena, popularitas kabinet sedang naik daun. Sementara kubu oposisi belum siap untuk pemilihan cepat.

Baca juga : Korupsi Dana BUMDes, Petani Jambi Diamankan Tim Tabur Kejagung

Kishida terlihat cenderung bakal menyerukan pemilihan umum dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan kondisi popularitasnya yang lagi naik. Hal itu buah dari sebagian besar pencapaian kinerja diplomatiknya. Termasuk menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok Tujuh (G7) di daerah pemilihannya di Hiroshima, Mei lalu.

“Jika perdana menteri membubarkan Majelis Rendah dengan memanfaatkan mosi tidak percaya, itu akan baik-baik saja,” kata Izumi, dalam jumpa pers Jumat (9/6).

Izumi mengkritik partai oposisi lainnya, Nippon Ishin no Kai yang menyuarakan penentangan terhadap pengajuan mosi tidak percaya. Izumi menuding Nippon Ishin menjadi kaki tangan Partai Demokrat Liberal (LDP), partai berkuasa yang dipimpin Kishida.

Pada konferensi pers terpisah, Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan, Majelis Rendah dapat dibubarkan, bahkan ketika Kaisar Naruhito sedang dalam perjalanan ke luar negeri. Karena, menurutMatsuno, anggota keluarga kekaisaran lainya dapat menjalankan tugas itu.

Baca juga : Wamendag Jerry Sambuaga Harap Australia Realisasikan Perjanjian Perdagangan

Kaisar Naruhito dan Permai￾lsuri Masako dijadwalkan untuk mengunjungi Indonesia antara 17 hingga 23 Juni. Majelis Rendah tidak pernah dibubarkan saat seorang kaisar berada di luar negeri, sejak 1947.

Yuichiro Tamaki, pemimpin oposisi Partai Demokrat untuk Rakyat, mengatakan, Kishida dapat mengadakan pemilihan umum pada hari Jumat, mengingat Kaisar Naruhito dijadwalkan untuk mengunjungi Indonesia selama tujuh hari hingga 23 Juni.

Di bawah Konstitusi Jepang, seorang Perdana Menteri memiliki wewenang untuk memutuskan membubarkan Majelis Rendah. Tetapi penetapan pembubaran merupakan peran kaisar, sebagai simbol negara.

Spekulasi merebak bahwa Kishida, ingin memperkuat basis politiknya sebelum masa jabatannya sebagai Presiden LDP berakhir pada September 2024. Ia mungkin akan membubarkan Majelis Rendah paling cepat minggu depan.

Baca juga : Milad Ke-23, ESQ Konsisten Lahirkan Manusia Indonesia Paripurna

Masa jabatan empat tahun untuk anggota Majelis Rendah berakhir pada Oktober 2025, kecuali Kishida membubarkan majelis tersebut.

Ketua Dewan Riset Kebijakan Partai Demokrat Liberal, Koichi Hagiuda memperkirakan ada kemungkinan pembubaran parlemen. "Adalah hak eksklusif Perdana Menteri untuk memutuskan,” pungkas Hagiuda pada program Fuji TV, kemarin. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.