Antisipasi China, AS Balik Jadi Anggota UNESCO Dan Bayar Tagihan Rp 9 Triliun

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan kembali menjadi anggota United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) dan akan membayar iuran dan denda senilai 619 juta dolar AS sekitar Rp 9,2 triliun.

Keputusan ini diambil Paman Sam karena tidak mau China mengambil kendali atas pengembangan teknologi kecerdasan buatan program UNESCO.

AS secara resmi keluar dari UNESCO tepat pada  1 Januari 2019 pukul 00.01, bareng Israel, gara-gara lembaga PBB itu dianggap anti Israel.

Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay mengatakan, pada AP, Selasa (13/6), bahwa AS akan masuk kembali ke organisasi tersebut pada awal Juli nanti. Azoulay menilai niat AS untuk kembali menjadi anggota sebagai bukti kepercayaan besar pada UNESCO dan kepada multilateralisme.

Baca juga : Ekspansi Bisnis, Kimia Farma Siap Gelontorkan Capex Rp1,2 Triliun

Washington, yang merupakan salah satu negara penggagas UNESCO, berhenti mengkontribusi dana bagi UNESCO pada 2011 setelah Palestina diangkat sebagai anggota. Keanggotaan Palestina di UNESCO mendapat reaksi penolakan dari AS,Israel, dan negara Barat lainnya seperti Inggris dan Jerman.

Palestina tidak diakui sebagai sebuah negara berdaulat. Meski kebanyakan mendukung solusi dua negara, AS dan Eropa ingin agar kemerdekaan Palestina dicapai melalui negosiasi langsung dengan Israel.

Keluar Dari Anggota UNESCO

Kemudian, pada 31 Desember 2018, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS menarik diri dari keanggotaannya.

Amerika Serikat sebelumnya pernah mengundurkan diri dari UNESCO pada tahun 1980an sebelum bergabung kembali di tahun 2003.

Baca juga : Demi Prestasi Kinclong, Erick Patok Anggaran PSSI Rp 260 Miliar

Meski harus mendapat persetujuan secara voting dari 193 anggota, AS dipastikan akan kembali menjadi anggota.

Kehadiran AS di UNESCO diharapkan memperkuat kondisi keuangan UNESCO dan ikut serta dalam pembuatan kebijakan terkait kecerdasan buatan dan pendidikan teknologi di seluruh dunia.

Sejak absennya AS, China menjadi negara terdepan dalam mendukung kebijakan dan proyek ini. AS pun mengaku khawatir, China akan memonopoli kebijakan ini di masa depan.

Deputi Menteri Luar Negeri AS untuk Manajemen dan Sumber Daya, Richard Verma, telah mengirimkan surat resmi kepada Azoulay untuk meresmikan rencana kembalinya AS.

Baca juga : 3 Hari Digelar, Transaksi China Trade Fair Indonesia Capai Rp 42 Triliun

UNESCO dikenal dengan program-programnya dalam pelestarian warisan dunia, proyek penanggulangan perubahan iklim, dan pendidikan bagi anak perempuan.

Dalam upayanya untuk membawa AS kembali ke UNESCO, Azoulay berusaha melakukan reformasi anggaran dan membangun konsensus di antara negara-negara seperti Yordania, Palestina, dan Israel dalam menghadapi resolusi-resolusi sensitif.

Keputusan AS untuk bergabung kembali dianggap sebagai hasil dari upaya ini, di mana ketegangan teratasi, respons terhadap tantangan kontemporer ditingkatkan, inisiatif besar dilakukan di lapangan, dan fungsi organisasi dimodernisasi.

Pemerintahan Presiden Joe Biden telah mengajukan permintaan anggaran sebesar 150 juta dolar AS (Rp 2,2 triliun) untuk 2024 guna membayar iuran dan tunggakan UNESCO, serta merencanakan pembayaran serupa dalam tahun-tahun berikutnya hingga utang sebesar 619 juta dolar AS lunas.***

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.