DK PBB Dinilai Lamban Respons Covid-19

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis (9/4) menggelar sidang untuk pertama kalinya membahas pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019). 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memberi penjelasan singkat soal penyakit tersebut dalam pertemuan DK PBB, beranggotakan 15 negara, secara virtual.

"Pandemi ini juga merupakan ancaman signifikan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan berpotensi mengarah pada peningkatan kerusuhan sosial dan kekerasan yang akan sangat merusak kemampuan kita untuk memerangi penyakit ini," kata Guterres, dilansir Reuters, Jumat (10/4).

Baca juga : Semua Pihak Harus Bersatu Hadapi Pandemi Corona dan Resesi Ekonomi

"Keterlibatan Dewan Keamanan akan sangat penting di tengah upaya untuk mengurangi dampak pandemi virus corona pada perdamaian dan keamanan. Tentunya, sinyal persatuan dan ketetapan dari Dewan akan banyak diperhitungkan pada keadaan yang membuat gelisah ini," katanya.

Dilansir worldometers.info, Covid-19 telah mencapai 210 negara. Total yang positif 1.621.348. Yang meninggal 97.179 dan yang sembuh 366.215.

Banyak diplomat menyalahkan kelambanan DK PBB terhadap pandemi di Amerika Serikat dan China. Badan PBB beranggotakan 15 negara itu, bertugas menjaga perdamaian dan keamanan dunia, selama ini bergelut untuk mencapai kesepakatan soal perlu atau tidaknya mengambil tindakan.

Baca juga : Kerja Nyata, Rhenald Kasali Galang Donasi Sembako Untuk Supir Taksi

China enggan untuk melibatkan DK PBB, dengan alasan itu bukan mandat dewan. Sementara, AS bersikeras bahwa setiap tindakan dewan harus mengacu pada asal-usul virus.

Covid-19 yang menyebabkan penyakit pernapasan, pertama kali muncul di kota Wuhan China akhir tahun lalu. "Bukanlah hal yang tepat mendiskusikan tentang penamaan virus. Itu Covid19 dan itu merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional dan Dewan Keamanan seharusnya sudah menyatakannya sebelumnya," kata seorang diplomat senior Eropa, yang berbicara dengan syarat anonim.

Duta Besar Cina untuk PBB, Zhang Jun, mengatakan kepada DK PBB, mereka harus menolak tindakan stigmatisasi dan politisasi. Presiden AS Donald Trump, yang menyebut virus corona sebagai virus Cina, bulan lalu mengatakan Beijing seharusnya bertindak lebih cepat untuk memperingatkan dunia.

Baca juga : Ketua Parlemen Iran Positif Covid-19

"Untuk mengatasi tantangan global ini, solidaritas, kerja sama, dukungan, dan bantuan timbal balik adalah apa yang kita butuhkan, sementara saling tuduh dan menunjuk kambing hitam tidak akan menghasilkan jalan keluar," kata Zhang.

Setelah pertemuan tersebut, DK PBB mengeluarkan pernyataan singkat, disepakati dengan konsensus, yang menyatakan dukungan untuk upaya Guterres mengena dampak potensial pandemi Covid-19 terhadap negara-negara yang terkena dampak konflik. [MEL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.