Isu Rasisme Anti Palestina Terpa University of Toronto Kanada

 Sebelumnya 
Menyikapi hal ini, lebih dari 100 mahasiswa dan alumni IHRP mengirim surat ke Iacobucci. Mereka meminta agar Iacobucci melakukan evaluasi terbuka dan menyeluruh terhadap donasi di Fakultas Hukum itu. Juga terhadap adanya dugaan pengaruh dan tekanan eksternal. Dalam kasus ini, oleh seseorang anggota pengadilan. Berikut sebagian dari kutipan aspirasi para mahasiswa tersebut:

"Sebagai lembaga publik, fakultas tidak boleh terpengaruh oleh kekayaan dan pengaruh seseorang, dengan mengorbankan kebebasan akademik dan praktik perekrutan yang adil dan bertanggung jawab."

"Fakultas agar mengajukan kembali tawaran kepada Dr. Azarova dan meminta maaf atas gangguan dalam proses perekrutan yang tidak tepat ini."

"Sebagai mahasiswa, kami berharap IHRP terlibat dengan masalah hukum internasional yang mendesak, termasuk pendudukan Israel di wilayah Palestina."

Baca juga : 2 Pesawat Anti Kapal Selam China Terobos Zona Udara Taiwan

“Tawaran kepada Dr Valentina Azarova tentang isu ini, adalah hal yang prinsipil dan memiliki reputasi yang baik. Dia dengan suara bulat dipilih oleh komite perekrutan setelah pertimbangan berbulan-bulan."

Dikonfirmasi The Globe and Mail melalui aplikasi Zoom, Azarova mengatakan, dia memang ditawarkan untuk menjabat Direktur IHRP dan menerimanya pada Agustus lalu.

Namun, dalam sebuah surat yang dikirim ke Fakultas Hukum pada Kamis (17/9/2020) yang juga diterima kantor berita Al Jazeera, Iacobucci membantah telah memberikan tawaran apapun kepada Azarova.

"Dugaan yang kini beredar di kalangan publik, tentang adanya tawaran yang kemudian dibatalkan adalah tidak benar. Pihak fakultas tidak akan pernah membiarkan adanya tekanan dari luar mempengaruhi keputusan perekrutan," bantahnya.

Baca juga : Terbang Perdana Ke Antartika, Para Penumpang Cek Corona Ketat

Iacobucci mengakui, pihaknya memang pernah berdiskusi dengan seorang kandidat, tapi tidak ada tawaran pekerjaan, karena adanya kendala hukum dalam perekrutan lintas batas dalam jangka waktu yang diperlukan.

“Pertimbangan lain, termasuk pandangan politik yang mendukung dan menentang seorang kandidat, atau terkait beasiswa mereka, tidak ada hubungannya sama sekali," tulisnya.

Terkait hal ini, Wakil Presiden Sumber Daya Manusia University of Toronto, Kelly Hannah-Moffat, mengatakan kepada Al Jazeera, proses perekrutan untuk Direktur IHRP, yang merupakan posisi staf manajerial, bukan jabatan fakultas, selama ini sifatnya rahasia. "[Dan] pihak universitas terus melakukan yang terbaik demi menjaga kerahasiaan ini, terlepas dari sindiran dan wacana informasi yang selektif," katanya.

Sedangkan Leslie Green, seorang Profesor Hukum di Queen's University di Kingston, Ontario, menulis surat kepada Dewan Yudisial Kanada pada Kamis (17/9/2020), bahwa baik University of Toronto maupun Iacobucci, tidak secara jelas menyangkal, bahwa hakim di Pengadilan Pajak memang berusaha mempengaruhi hasil pengangkatan.

Baca juga : Ingat, Perokok Rentan Tertular Virus Corona!

"Hanya Iacobucci sendiri yang mungkin bisa memberitahu publik, apakah memang ada hakim yang ikut campur atau tidak. Kalau ya, kenapa? Membiarkan awan menutupi seluruh Pengadilan, dan atas seorang hakim yang namanya beredar di media sosial, kondisi ini sangat merusak," katanya.

Namun, lanjut Green, protes telah disampaikan ke Dewan Yudisial Kanada. Mereka memiliki kewajiban hukum untuk menyelidiki kasus seperti ini. Jika laporan campur tangan yudisial itu benar terjadi, setiap warga Kanada Palestina, atau juga mungkin Muslim manapun, dengan masalah di hadapan Pengadilan Pajak seperti ini, akan memiliki alasan yang masuk akal untuk khawatir, bahwa mereka juga mungkin mendapat perlakuan yang tidak adil. “Ini bukan masalah teknis hukum. Tapi tentang keadilan yang mendasar," tegasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.