Dark/Light Mode

AS Puji Keberanian Indonesia Soal Laut Natuna Utara

Kamis, 29 Oktober 2020 15:37 WIB
Tangkapan rekaman video saat KRI Tjiptadi-381 yang beroperasi di bawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Komando Armada I, menghalau kapal Penjaga Pantai China di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin, 30 Desember 2019. [Foto: Dispen Komarmada I]
Tangkapan rekaman video saat KRI Tjiptadi-381 yang beroperasi di bawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Komando Armada I, menghalau kapal Penjaga Pantai China di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin, 30 Desember 2019. [Foto: Dispen Komarmada I]

 Sebelumnya 
Selain itu, terdapat juga kerja sama di bidang Pertahanan, sebagai tindak lanjut atas kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke AS bulan ini, yang bertemu dengan berbagai mitra AS, termasuk Menteri Pertahanan AS.

Dalam Pertemuan tersebut, sambung dia, kedua pihak sepakat memperkuat kemampuan pertahanan dan pengadaan militer untuk mencapai Minimum Essential Force (MEF), pelatihan, sharing intelijen, dan kerjasama keamanan maritim di kawasan.

Dalam kerja sama regional, Indonesia dan negara-negara ASEAN berkomitmen menjaga perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan. Hal ini tercermin dalam Pernyataan Menteri Luar Negeri ASEAN pada 8 Agustus 2020. Di mana, selama lebih dari 50 tahun, peran ASEAN sangat signifikan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Baca juga : Perlancar Bahasa Indonesia, Mahasiswa INALCO Nobar Film “Eliana”

"Kami berkomitmen mempromosikan kerja sama Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan," tegasnya.

Menlu perempuan pertama ini menuturkan, sejumlah kegiatan telah dilakukan dalam mengembangkan platform untuk mempromosikan kerja sama di bawah ASEAN Outlook di Indo Pacific. Salah satunya, terkait situasi di Laut Cina Selatan. "Bagi Indonesia, Laut Cina Selatan harus dijaga sebagai laut yang stabil dan damai," katanya.

Pasalnya, hukum internasional, khususnya UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982, harus dihormati dan dilaksanakan. Karena itu, setiap klaim harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 1982.

Baca juga : Serangan Udara Rusia Di Suriah, Pesan Langsung Untuk Turki

Lebih jauh Menlu Retno juga menyampaikan, telah membahas masalah Palestina. Di mana, posisi Indonesia sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam Operasi Penjaga Perdamaian PBB, termasuk pemberdayaan perempuan penjaga perdamaian.

"Cerminan komitmen kita pada PKO (Peace Keeping Operations/Operasi Penjaga Perdamain), Indonesia siap mempertahankan kapal Angkatan Lautnya di Lebanon selama enam bulan ke depan. Terakhir, juga membahas kolaborasi kami di Afghanistan," terangnya.

Menlu dengan nama lengkap Retno Lestari Priansari Marsudi ini juga mengapresiasi kepemimpinan AS yang membawa perdamaian di Afghanistan. Dia menegaskan, Indonesia siap berkontribusi lebih, khususnya pada isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. [IMA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.