PKS: Dunia Menunggu Kiprah Indonesia

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Indonesia disarankan ikut ambil bagian dalam penanganan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap etnis Muslim Uighur di China. Sebagai negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, posisi Indonesia sangat strategis menyuarakan keadilan.

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur peran aktif Indonesia dalam politik internasional. Tepatnya dalam kalimat pembukaan: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.

“Pemerintah harus bermain di forum legislator dunia seperti Inter Parlementary Union (IPU) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” ujar Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Al Muzzammil Yusuf kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Turis Asing Bisa Tinggal Lima Tahun Di Indonesia

Menurutnya, persoalan etnis Muslim Uighur di China itu sudah menjadi sorotan dunia. Bahkan, pemimpin-pemimpin dunia sudah mengingatkan pemerintah China, ihwal masalah ini. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves le Drian.

Joe Biden, memberikan kritik via telepon kepada Presiden China, Xi Jinping saat memberikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek. Biden mewarning Jinping akan membayar mahal atas dugaan pelanggaran HAM di Uighur.

Sementara, Jean-Yves le Drian mengecam dan mengutuk tindakan terhadap Muslim Uighur tersebut. China saat ini ditekan banyak pihak setelah BBC menyiarkan fakta tentang dugaan pelanggaran HAM di Uighur. Muzzammil berharap, Indonesia bisa mengambil peran besar di kasus ini. "Kita hidup di zaman modern, sebagai warga negara global. Harus mematuhi tata cara percaturan politik internasional," katanya.

Baca juga : Pemerintah Diminta Lebih Gesit dan Sigap Pulihkan Ekonomi Di Tengah Pandemi

Anggota Komisi I DPR ini juga menegaskan, dunia internasional, baik itu melalui PBB maupun IPU, bisa melakukan tindakan kongkrit di Uighur. Seperti melakukan investigasi ihwal dugaan pelanggaran HAM di sana. "Kalau pemerintah China terbukti dan tdak mengindahkan, saya kira perlu diberikan sanksi," ujarnya.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim di dunia, yang dikenal sebagai Islam moderat, ditunggu kiprahnya, untuk memimpin penyelesaian masalah etnis Muslim Uighur di China. “Seluruh sarana diplomasi yang memungkinkan, sebaiknya kita gunakan. Ini sangat penting. Apalagi, menyangkut persoalan kemanusiaan," ujarnya.

Legislator dari daerah pemilihan Lampung ini menambahkan, apa yang dilakukan pemerintah China terhadap Muslim Uighur sangat tidak patut ditunjukkan di panggung internasional. Misalnya saja, seperti pernikahan yang dipaksakan, memisahkan anak dengan orang tua, dan membangun penjara massal untuk muslim Uighur.

Baca juga : Gegara Corona, FIFA Tunda Piala Dunia U-20 Di Indonesia

"Itu cara-cara terbelakang. Sekarang ini wajah dunia adalah kemanusiaan. Pesan dunia internasional, yaitu jauhi tindakan intimidasi, pelecehan atas HAM," pungkasnya. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.