Kunker Ke Kalsel, Wamen LHK Pastikan Penanganan Pasca Banjir Terintegrasi

 Sebelumnya 
Wamen Alue mengatakan peran swasta yang terkait dengan KLHK yaitu bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, mereka mempunyai kewajiban untuk merehabilitasi DAS. Selain itu, ada kewajiban rehabilitasi oleh pemegang izin perkebunan.

Ia menjelaskan kurang lebih Rp 556 Milyar dalam jangka pendek tahun ini akan dilakukan oleh dunia usaha. "Jadi kewajiban mereka itu merehabilitasi DAS Barito yang meliputi Kalsel dan Kalteng. Tahun ini, kita fokuskan mereka merehabilitasi DAS yang ada di Kalsel," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, menyampaikan pihaknya saat ini tengah fokus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersangkutan langsung terhadap masyarakat.

Baca juga : Kunker Ke Jepang, Menperin Akan All-Out Tarik Investasi

Dalam jangka pendek tengah dilakukan perbaikan sarana prasarana seperti jembatan, dan akses jalan yang sempat terputus. "Melalui pertemuan ini, kami mohon dukungan KLHK terhadap rencana strategis di Kalsel diantaranya pemulihan DTA Riam Kiwa, pembangunan bendungan Pancur Hanau, dan usulan penetapan Kawasan Hidrologis Gambut di Kalsel," ungkap Safrizal.

Terkait RHL, Safrizal mengatakan bahwa revegetasi itu perlu menjadi sebuah gerakan, dimana masyarakat ikut serta terlibat. Selain upaya perbaikan DAS di hulu, masyarakat juga perlu diajak untuk menerapkan pola tanam yang lebih ramah lingkungan.

Selanjutnya, untuk mengetahui perkembangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di Kalsel, Wamen Alue mengunjungi lokasi RHL Tahun 2019 di wilayah kerja BPDASHL Barito di Kabupaten Tanah Laut. Pada lokasi seluas 949 hektar tersebut, dibagi menjadi 4 blok dengan pola intensif, masing-masing 1.100 pohon, yang ditanami jenis karet, kemiri, jengkol, durian, dan lain-lain.

Baca juga : Pimpin Rakor, Sekjen LHK Paparkan Penanganan Dampak Covid-19

Keberhasilan pemulihan lingkungan juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Salah satu contohnya yaitu pengelolaan lingkungan hidup di Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura, Kabupaten Banjar.

Melalui bantuan dari KLHK, mulai tahun 2019 dibangun sarana MCK, Biodigester, dan IPAL domestik dengan kapasitas untuk 800 jiwa. Kemudian, pada tahun 2020 KLHK melanjutkan pembangunan MCK dan IPAL domestik dengan kapasitas 800 jiwa lagi, ditambah pembangunan ekoriparian sebagai upaya penataan lingkungan di sempadan sungai kawasan Pondok Pesantren Darul Hijrah.

Biogas yang dihasilkan oleh biodigester digunakan sebagai substitusi bahan bakar untuk memasak di Pondok Pesantren tersebut.

Baca juga : Menag Pastikan Persiapan Haji 2021 Tetap Berjalan

Wamen Alue Dohong mengatakan bantuan berupa IPAL dan ekoriparian ini sangat berguna, selain nilai estetika, juga menjamin pengolahan limbah, bahkan pemanfaatan biogas. "Pesan saya, mari terus pelihara dan teruskan upaya kita untuk melestarikan lingkungan ini," kata Wamen Alue.

Pada kunjungannya tersebut, Wamen Alue Dohong didampingi oleh Dirjen PPKL MR. Karliansyah, Sekditjen PPKL Sigit Reliantoro, Sekditjen PDASHL Dyah Murtiningsih, Sekditjen PKTL Hanif Faisol Nurafiq, Tenaga Ahli Menteri Bidang Konflik Agraria dan Mediasi, dan pimpinan UPT KLHK di Kalsel. [SRI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.