Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Wacana “NKRI Beryariah” muncul ketika Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) dan beberapa ormas Islam menggelar Ijtima Ulama IV belum lama ini, antara lain untuk membahas situasi negara kita pasca Pemilu 2019 dan munculnya wacana kubu Prabowo merapat ke kubu Jokowi dengan embel-embel “rekonsiliasi nasional”.
Sebagian pendukung Prabowo, tentu, sangat kecewa dengan perubahan sikap politik Prabowo yang berubah total setelah Mahkamah Konstitusi menutup rapat-rapat segala gugatan Kubu 02 terhadap hasil Pemilu 2019.
Bahkan sayup-sayup kita mendengar tudingan Prabowo sebagai pengkhianat. Amien Rais, salah satu tokoh pendukung kuat Prabowo- Sandiaga Uno, berkilah lebih terhormat “kita jadi oposisi” daripada rekonsiliasi dengan Jokowi.
Makna “rekonsiliasi” seakan sudah mengalami degradasi total menjadi “bagi kursi” atau duduk di kabinet.
Baca juga : Keamanan Papua Bukan Tanggung Jawab TNI Saja!
Seakan Pak Amien bertanya: di mana harga diri kita setelah menghantam habis-habisan pemerintah Jokowi selama kampanye Pemilu tiba-tiba banting stir berpelukan dengan orang-orang yang kita hantam belum lama ini?
Pendukung kuat lain dari Kubu 02 adalah Persaudaraan Alumni 212 yang berbasis akar massa cukup besar.
Beberapa waktu yang lalu Prabowo pernah mengatakan siap mendengar nasehat Ijtima Ulama tentang sosok yang bakal jadi pasangannya sebagai bakal calon wakil presiden. Pada Ijtima Ulama I muncullah nama Prabowo-Salim Segaf (tokoh PKS).
Prabowo waktu itu mengatakan itu baru rekomendasi, dan ia akan membahas lebih lanjut calon-calon wapresnya dengan kelompok Muhammadiyah, bahkan menyebut juga nama NU.
Baca juga : Habis Caci Maki, Terbit Mimpi Kursi
Apakah persekutuan Prabowo dengan GNPF dan PA 212 sudah retak pasca pertemuan mesra Prabowo dan Jokowi serta Prabowo dan Megawati Soekarnoputri, kita tidak tahu.
Yang jelas, Ijtima Ulama IV yang dihadiri oleh berbagai ormas pendukung Prabowo- Sandi, telah mengeluarkan Kesepakatan yang penuh nuansa politik.
Salah satunya yang sangat mengejutkan dituangkan pada Butir 3.6 yang berbunyi “mewujudkan NKRI yang bersyariah dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi”. Kalimat ini betul-betul mengejutkan masyarakat luas, khususnya pemerintah.
Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, secara spontan mengeluarkan tanggapan keras: Tidak ada NKRI Syariah. NKRI ya NKRI, titik. Dua hari yang lalu, Kementerian Pertahanan dan Forum Rekonsiliasi Masyarakat (REKAT) menggelar acara Silaturahmi dan Dialog Bangsa yang dihadiri oleh banyak tokoh masyarakat, antara lain adik (almahum) Gur Dur, Salahuddin Wahid, Rachmawati Soekarnoputri, Syarwan Hamid dan Habib Muhammad Luthfi bin Ali Yahya.
Baca juga : Mendesak, Pelibatan TNI Mengatasi Terorisme
Ketua Persaudaraan Aklumni 212, Haikal Hassan, ikut hadir. Tema sentral dari Dialog Bangsa adalah Pancasila sebagai Perekat Bangsa. “Bangsa ini akan hancur jika perekatnya, Pancasila, tidak melekat lagi!” begitu kata Ryamizard Ryacudu, menteri Pertahanan.
Oleh sebab itu, jangan ada pihak yang macam- macam terhadap Pancasila; jangan lagi ada yang meragukan (kesaktian) Pancasila. Kalau masih ada yang anti-Pancasila seperti para teroris, kita harus lawan habis-habisan, kalau perlu diusir dari Nusantara!
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
