Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Sejak era pemerintahan SBY, pemimpin kita mempunyai kesadaran penuh bahwa birokrasi memainkan peran sentral bagi keberhasilan pembangunan nasional.
Birokrasi ibarat kereta yang akan membawa pembangunan menuju cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur seperti yang diimpikan oleh Bapak Pendiri Bangsa, Soekarno.
Baca juga : Jenderal Non-Job, Sebab Dan Solusinya
Jelas, birokrasi yang brengsek tidak saja mustahil membawa keberhasilan bagi pembangunan nasional, tapi pembangunan akan semakin terpuruk alias mundur. Di kawasan Asia, Singapura dan Korea Selatan diakui sebagai 2 negara yang sangat prima birokrasinya.
Birokrasi pemerintah dikatakan bagus jika pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dinilai cepat, transparan, bersih, dan efektif.
Baca juga : Status Hukum “Indonesia Barokah”
Menyadari pentingnya peranan birokrasi berikut manusia-manusia pelaksanya yang disebut pegawai negeri, kemudian diubah namanya menjadi ASN-Aparat Sipil Negara, maka pemerintah SBY melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mulai menyusun berbagai ketentuan perundang-undangan dan segudang paraturan pelaksananya.
Program reformasi birokrasi ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dibagi dalam 4 tahap sampai tahun 2024, masa akhir pemerintahan Jokowi–kalau beliau terpilih lagi pada Pemilu April nanti.
Baca juga : Pelajaran Dari Kasus Baasyir
Tahap terakhir dari program reformasi birokrasi itu diberikan nama “Mencapai World Class ASN”. Ambisius sekali targetnya! Pemerintah Indonesia bermimpi di penghujung tahun 2024, ASN kita diakui dunia internasional sebagai ASN kelas dunia.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
