Peran Pupuk Melawan Rezim Impor Beras

Prof. Tjipta Lesmana

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, 10 Juli yang baru lalu mengingatkan janji Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras dan tidak akan menaikkan PPN Beras. Janji Presiden muncul karena Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebelumnya mengatakan, pemerintah akan impor beras lagi sebanyak 1 juta ton dari Thailand. MoU antara kedua pemerintah sudah ditandatangani. Pernyataan menteri yang baru menjabat 3 bulan (waktu itu), menimbulkan reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Karena sebelumnya, pemerintah berkoar-koar, stok beras hingga akhir 2020 aman, bahkan menumpuk. Sisa impor 2 juta sebelumnya pun masih ada di gudang. Apalagi Maret-April-Mei 2021 diprediksi bakal panen raya lagi.

Baca juga : Pinangki, Putusan Hukum Yang Mencoreng Wajah Hukum Indonesia

Mendapat kritik yang begitu keras, Lutfi buru-buru mengoreksi pernyataan sebelumnya. Kalau pun impor beras lagi, dilakukan setelah bulan Juni 2021. Maka, Presiden Jokowi pun cepat-cepat menegaskan kembali apa yang dikatakan oleh Lutfi.

Baca juga : Menanti Kebangkrutan Maskapai Garuda

Andi Akmal dari Komisi IV DPR-RI merasa perlu mengingatkan janji pemerintah tidak akan impor beras karena “Kami sudah sering mendapati janji-janji seperti ini. Harapannya dapat ditepati, karena langka sekali pemerintah menepati janji terutama persoalan importasi beras!" cukup keras sindir/kritik Akmal dalam siaran persnya 10 Juli yang lalu.

Baca juga : Yayasan PRT Jangan Sampai Menjadi Klaster Baru Covid-19

Saya sepenuhnya mendukung sikap Andi Akmal. Di masa lalu, tangan pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan sering “gatal” untuk impor beras dengan beragam alasan bikinan. Maklum, semua orang tahu dagang beras impor dari Thailand atau Vietnam bisa mengantongi “cuan” menggiurkan. Pesisir Sungai Mekong sepanjang puluhan kilometer menjadi “ladang emas” bagi pemerintah untuk menanami padi dalam jumlah besar. Jadilah Vietnam negara produsen beras terbesar di Asia Tenggara, harganya pun bisa ditekan murah. Di Thailand, harga beras dikontrol oleh keluarga Raja. Siapa pun tidak berani mempermainkan perdagangan komoditas beras.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.