Muhadjir Effendy : Kami Sisipkan Ke Pelajaran Relevan

 Sebelumnya 
Komisi VIII DPR memberikan usulan agar pendidikan bencana disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing?
Pasti kan sudah ada paketnya. Baik paket yang diproduksi oleh Kemendikbud dan UNICEF, maupun BNPB. Kami sudah siapkan jenisnya. Misalnya dari bencana banjir, gempa, dan bencana tsunami, sudah ada semua. Nantinya kami tinggal sesuaikan daerah yang langganan gempa lebih ditekankan pada masalah ba¬gaimana miti¬gasi bencana gempa. Kalau daerah banjir bagaimana mitigasi banjir. Dan seterusnya bencana yang kerap dialami di Indonesia. 

Apakah anggaran yang dibahas disebutkan nominalnya. Lantas berapa anggarannya? 
Tidak ada (anggaran). 

Baca juga : Fahri Hamzah : Saya Tak Setuju, KPK Makin Eksklusif Saja

Pihak BNPB menolak jika kurikulum bencana masuk dalam PPK, lantaran muatan PPK sudah banyak. BNPB khawatir kurikulum bencana tidak fokus. Bagaimana itu?
Saya belum dengar hal itu. Namun itulah kebijakan Kemendikbud yang tidak mungkin jika jadi mata pelajaran. Sekarang saja sudah banyak sekali masyarakat yang menganggap itu (kurikulum bencana) sangat penting jadi mata pelajaran sendiri. Namun nantinya anak-anak tasnya bisa lebih berat. 

Kalau tenaga pengajarnya adakah pendidikan khusus juga?
Ruangan PPK itu kan sangat lebar, tidak hanya guru namun bisa mengundang sumber dari luar. Resource lingkar itu artinya sekolah itu sebagai pendukung sumber.  Jadi nanti bisa saja dari BNPB yang memberikan kepada guru atau kepada siswa. Bisa juga tim relawan yang memiliki pengalaman di lapangan. Jadi tidsk harus guru. Pokoknya dibuat secara luwes bahkan nanti sesuai saran Pak Presiden harus ada simulasi yang masif tentang bagaimana memitigasi terjadinya bencana. 

Baca juga : Saut Situmorang : Sudah Lama Penegak Hukum Dipersenjatai

Contohnya?
Misalnya, satu daerah katakanlah provinsi, hari ini kita siap-siap harus simulasi secara serempak seluruh elemen mulai kantor hingga sekolah. Terlebih pasar kalau tiba-tiba ada bencana.  Kemudian bagaimana harus melakukan dalam watu yang bersamaan dan itu sesuai dari acaman daerah masing masing. Misalnya banjir, gunung meletus, longsor, dan lain-lain.

Kabarnya, surat keterangan tidak mampu dihapuskan. Lantas sebagai penggantinya siswa yang ingin masuk sekolah bisa menggunakan surat apa selain SKTM?
Kan bisa gunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ya pokoknya yang termasuk dalam Program Keluarga Harapan. 

Baca juga : RAJA JULI ANTONI : Aksi Di Solo, Politik Pakai Jubah Agama

Mekanismenya bagaimana misalkan siswa datang ke sekolah atau seperti apa?
Bisa siswa atau sekolah memiliki inisiatif sendiri bilamana yang KIP sekolahnya diusulkan langsung ke sekolah yang akan melanjutkan. Maka dari itu saya berharap ada kerja sama yang baik di tingkat bawah. Jangan menunggu juplak dan juknis kemudian tidak bergerak.  Pasalnya sudah ada Permendikbud-nya. Hal ini bertujuan agar ada inisiatif dari sekolah lebih mendahului bukan menunggu orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah. 

Akan tetapi mereka turun sendiri ke keluarga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat lalu mereka didata dan diundang untuk masuk ke seklahnya. Sehingga tidak harus menunggu Mei. Artinya Februari mereka sudah mulai bergerak mendata anak-anak yang akan masuk di sekolahnya masing masing lalu aktif belajar. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.