BAHTIAR BAHARUDIN : Tanggung Jawab Besar, Masa Gajinya Kecil

 Sebelumnya 
Tapi bukankah penghasilan kepala daerah setelah ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan lainnya juga besar?
Honor apaan? Sekarang mau dikasih honor, itu sah atau tidak sah? Dibandingkan honornya, itu kecil sekali. Sekarang ini yang terpenting adalah gajinya. Gaji itu kan suatu yang tidak perlu dipertanggung jawabkan dari berbagai kuitansi. Nah tunjangan lainnya itu kan bervariasi sesuai dengan APBD.

Nah kalau berdasarkan APBD, artinya hanya kepala daerah yang daerahnya kaya saja yang mendapat tunjangan cukup. Padahal kan tanggung jawab setiap kepala di manapun berada kan sama. Mau daerah miskin atau kaya, bekerjanya kan sama, bekerja selama 24 jam untuk masyarakat. Nah kalau terjadi kesenjangan, maka yang kaya akan terus kaya, yang miskin akan terus miskin. Dia tidak akan mendapatkan kepala daerah yang lebih bagus.

Banyak kalangan menilai justru yang terpenting untuk diperbaiki terlebih dulu adalah intergritas kepala daerahnya sendiri. Anda sepakat tidak dengan itu?
Soal integritas ini kan banyak faktor. Bukan hanya soal gaji saja, tapi ini kan kita membangun sistem. Jadi kalau sistemnya lebih bagus, itu akan mengurangi perilaku, sehingga tidak rentan terhadap perilaku korupsi walaupun kenyataannya korupsi masih bisa terjadi dalam kondisi apa pun. Tetapi kalau dilihat dari kondisi sistem, bahwa organisasi-organisasi yang punya tingkat kesejahteraan karyawannya lebih bagus, tidak rentan dengan perilaku korupsi. Jika dibandingkan dengan organisasi yang gajinya buruk.

Baca juga : SAUT SITUMORANG : Banyak Yang Bersahaja, Tapi Mereka Tak Korupsi

Menurut Anda kenaikannya gajinya itu berapa persen?
Oh kalau soal itu biarkan menjadi kajian pemerintah dan KPK sendiri kan sudah memiliki kajiannya. Sekarang ini kan gaji kepala daerah sekitar Rp 6 jutaan kan enggak waras itu. Gaji DPRD DKI saja sudah sekitar Rp 50 jutaan, DPR mungkin Rp 200 jutaan. Masa kepala daerah hanya Rp 6 jutaan. Tetapi kita selalu menghindari diskusi ini. Jadi menurut saya, lebih baik diberikan secara sah ketimbang mereka mengambil secara tidak sah.

Berapa jumlahnya, jadi ketahuan semuanya. Jadi ketika orang itu menjadi kepala daerah, ya dia fokus saja menghibahkan dirinya mengurusi masyarakat. Kita objektif saja, sebenarnya kepala daerah itu kan enggak tenang hidupnya. Karena 24 jam dia bekerja sehari, bahkan sampai hari minggu pun dia harus kerja. Masa disandera lagi, misal mau beli mobil tapi enggak punya uang, mau pergi ke salon tapi enggak punya duit.

Bukannya kepala daerah beserta keluarga mendapatkan fasilitas dari negara?
Fasilitas apaan? Ya kita lihat saja anggaran operasional dengan cost politiknya mereka itu.

Baca juga : BUSYRO MUQODDAS : Kalau Mentalnya Koruptif, Tetap Terbuka Korupsi

Tetapi apakah Anda melihat bahwa tindakan korupsi itu dikarenakan ongkos politik?
Pasti ada. Tetapi begini saja, secara objektif saja. Berapa sih gaji kepala daerah jika dibandingkan birokrasi, mulai dari eselon 2 sampai 4. Jadi tanggung jawab, beban kerja kepala daerah yang lebih besar masa gajinya lebih rendah.

Memang Anda bisa menjamin gaji besar tidak akan korupsi?
Berpikir logis saja. Ya meskipun secara teori akan selalu bilang, gaji tinggi tidak berarti orang tidak korupsi. Kalau itu betul, di dunia mana teorinya sudah berbunyi seperti itu. Ada faktor kultural, integritas, keserakahan, dan faktor lainnya. Tetapi faktanya, teori juga menyatakan bahwa organisasi apa pun, baik itu privat atau publik yang tingkat kesejahteraannya lebih bagus akan bekerja lebih positif ketimbang yang karyawannya kere.

Orang-orang pintar, cenderung akan masuk ke organisasi bagus. Nah sementara ini kan pemerintah, pelayanan negara yang didaerah miskin atau kaya harus sama. Di daerah miskin sekalipun, dia harus mendapatkan kepala daerah yang bagus. Tapi ini kan pandangan dari pribadi saya ya, bukan pemerintah. Namun memang ini sudah dikaji oleh kementerian dan lembaga.

Baca juga : HARYONO UMAR : Dulu, Gaji Hakim Kecil Sekali, Sehingga Mereka Bisa Disuap

Eks Wakil Ketua KPK, Haryono Umar tidak sependapat dengan Anda. Menurut dia yang mesti diperbaiki terlebih dulu adalah integritas pejabatnya, bukan gajinya. Dia bilang, orang yang bergaji besar belum tentu tidak akan korupsi. Bagaimana itu?
Kalau itu pandangan beliau ya silakan saja. Tapi ya semestinya kita lihatlah gaji pokok kepala dearah yang jauh lebih kecil itu. Jadi ini coba kita formulasikan secara baik. Kita hitung secara transparan, berapa sih sebenarnya gaji yang ideal bagi seorang kepala daerah yang bekerja secara penuh. Itu kan harus dihitung, bukan mereka-reka. [NNM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.