Dewan Minta DKI Bikin Transportasi Publik Sekeren Singapura

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong  Pemerintah Pemprov (Pemprov) DKI Jakarta meningkatkan infrastruktur integrasi transportasi publik. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cukup untuk memoles transportasi yang mumpuni seperti Singapura.

Anggota Komisi B DPRD, Achmad Yani mengatakan, Pemprov menyelaraskan fasilitas di Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta. Mengingat sarana dan prasarana tiga moda transportasi tersebut akan menjadi tolak ukur kelayakan kebijakan integrasi moda transportasi.

“Harusnya seimbang antara konsep integrasi ini secara tepat sasaran,” ujarnya, Kamis (24/3).

Menurutnya, jika penyediaan sarana prasarana antar moda transportasi sudah terbentuk dengan baik, maka warga bisa tertarik beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik secara bertahap.

Baca juga : MotoGP Mandalika, PLN Resmikan Infrastruktur Kelistrikan Senilai Setengah Triliun

“Harus tetap ada rencana-rencana yang baik, rencana-rencana yang matang dan saya yakin Pemprov DKI sudah memikirkan hal itu. Kalau fasilitas sudah semakin baik dari waktu ke waktu, Insya Allah warga kita juga akan mulai menggunakan transportasi publik kita,” sambungnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Hasbiallah Ilyas meminta, Pemprov meningkatan kualitas sarana dan prasarana antar moda transportasi yang tergabung dalam konsep integrasi layanan JakLingko.

“Tarif integrasi memang sudah darurat dibutuhkan masyarakat. Tapi saya harap sebelum ada integrasi tarif MRT, LRT dan Transjakarta ini memang harusnya fasilitas-fasilitasnya semakin bagus seperti di negara maju tetangga kita di Singapura. Kalau fasilitas sudah bagus semua, saya yakin warga Jakarta. Khususnya juga setia menggunakan transportasi publik yang kita miliki saat ini,” ungkap Hasbiallah.

Rencananya penyatuan harga tarif tiga moda transportasi itu ditentukan dengan harga maksimal sebesar Rp1 0 ribu. Besaran angka tersebut mempertimbangkan hasil kajian Willingness to Pay (WTP) masyarakat berpenghasilan rendah untuk menggunakan kendaraan umum di Jabodetabek (MRT, LRT, TransJakarta, Mikrotrans, Mini trans, dan KCI) sekitar Rp 4.917. Sementara, jika berdasarkan karakteristik perjalanan dekat sedang dan jauh maka nilai WTP masyarakat untuk semua moda adalah Rp 3.050, Rp 4.753, dan Rp 5.481.

Baca juga : PLN Operasikan 2 Infrastruktur Listrik Senilai Rp 304 Miliar Di Surabaya

Perintah Jokowi

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo memastikan, bahwa pihaknya bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang transportasi (MRT,LRT,Transjakarta) terus menyiapkan segala sarana dan prasarana. Ia menyampaikan, integrasi tarif dan moda transportasi di Jakarta merupakan amanat langsung dari Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang digelar Januari 2019 lalu.

“Bahkan di rapat terbatas terakhir, Pak Presiden itu sudah menginstruksikan dilakukan integrasi,” terangnya.

Selain itu, Dishub DKI juga memastikan integrasi juga sudah dilakukan untuk layanan dan rute yang dibuat sedemikian sehingga mampu tersambung satu sama lain secara bertahap. 

Baca juga : Telkom Cek Infrastruktur Hingga Beri Bantuan Untuk Korban Banjir Serang

“Nah, ada dua lagi (yang belum terlaksana), salah satunya adalah integrasi tarif dan sistem pembayaran, ini yang sedang kita bahas,” tandas Syafrin. (MRA)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.