Warga DKI Berharap Anies Tinggalkan Kenangan Manis

 Sebelumnya 
Ketujuh, menyediakan hunian layak. Program rumah Down Payment 0 Rupiah Anies selama ini tidak menjawab kebutuhan warga.

Kedelapan, menghentikan penggusuran paksa. Jenny mendesak Anies mencabut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Peraturan Gubernur ini dianggap melegalkan Penggusuran paksa.

Berdasarkan catatan LBH Jakarta, penggusuran masih terjadi di Jakarta dan puluhan kampung masih dalam ancaman penggusuran seperti Pancoran Buntu II, Kapuk Poglar, Kebun Sayur, Tembok Bolong, dan lainnya.

Dan kesembilan, penanganan Covid-19 dan dampak sosial belum maksimal. Koalisi meminta Anies mengembangkan infrastruktur kesehatan yang mudah diakses serta mengembangkan regulasi yang afirmatif untuk kelompok rentan serta mengevaluasi segera kinerja pengawasan dinas terkait agar tidak semakin banyak pembiaran terhadap pelanggaran hak warga.

Baca juga : Perum PPD Siap Menyelesaian Kewajiban Buat Korban

Jenny menegaskan, Kopaja berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengevaluasi penanganan tuntutan tersebut selama 6 bulan ke depan.

“Kami mendesak bapak Anies Baswedan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut,” tegas Jenny.

Dia menekankan, sembilan permasalahan publik tersebut sangat krusial, karena berkaitan langsung dengan standar kehidupan layak yang berhak didapatkan setiap warga dan wajib dipenuhi oleh Pemerintahnya.

Sementara, Perwakilan Kopaja, Onny Susanto menyoroti khusus, masalah air bersih. Dia mengeluh sulitnya mengakses air bersih di Jakarta.

Baca juga : Shalat Id Boleh Tak Berjarak Asalkan Tetap Pakai Masker

“Ya, sejak perjanjian kerja sama (dengan pihak swasta) tersebut berlaku, seluruh pihak mulai dari Pemerintah dan warga Jakarta golongan ekonomi bawah dirugikan,” kata Onny.

Menurutnya, selain mahal, kualitas air juga buruk. Warga masih mendapati air PAM berbau dan berasa.

Sedangkan Khalil, perwakilan Kopaja yang merupakan nelayan di Pesisir Teluk Jakarta mengungkit masalah reklamasi. Diungkap Khalil, sebagian nelayan terdampak reklamasi.

“Reklamasi merugikan nelayan tradisional dan merusak lingkungan.Kebijakan yang disusun harus berdasarkan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan masyarakat,” pintanya.

Baca juga : Antisipasi Penetapan Kawasan Hutan, Perhutani Optimalkan Bisnis Dan SDM

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan segala kritik dan tuntutan dari warga itu akan ditampung untuk ditindaklanjuti.

Riza menuturkan, segala program kerja yang dikerjakan Pemprov DKI berdasarkan musyawarah dari tingkat bawah.

Penyusunan program kerja bahkan melibatkan partai politik yang disuarakan melalui fraksi-fraksi di DPRD DKI. Meski begitu, Ketua DPD Gerindra Jakarta ini memastikan pihaknya akan menerima segala masukan dan kritik dari pihak manapun.  [DRS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.