Proyek Pengolah Sampah Jadi Listrik Kok Mangkrak

RM.id  Rakyat Merdeka - Sudah tujuh tahun direncanakan proyek pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara. Tapi hingga kini, pengolahan sampah menghasilkan listrik itu belum terwujud.

Awalnya, 2012 proses lelang proyek ini gagal dilaksanakan. Sampai akhirnya pada awal 2016, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang wajib diterapkan di tujuh kota di Indonesia, antara lain Jakarta.

Akhirnya, peletakan batu pertama pembangunan ITF Sunter, Jakarta Utara, dilakukan enam bulan lalu. Tepatnya 20 Desember 2018. Tapi belum terlihat ada pembangunan serius dari proyek tersebut. Pembangunan tempat pengelolaan sampah yang menghasilkan listrik ini masih sepi-sepi saja. Proyek yang letaknya di Jalan Sunter Permai Raya, dekat rel kereta pinggir Jalan RE Martadinata, Tanjung Priok ini belum terlihat ada alat berat yang bekerja.

Proyek dikelilingi pagar. Di depan pintu gerbang kawasan yang berada dekat Rumah Pompa Sunter Sentiong ini, pagar utamanya dibiarkan terbuka. Warga bebas keluar masuk lokasi tersebut. Di atas gerbang, ada gapura besi bercat hijau yang mulai lapuk, terpasang spanduk bertuliskan; “Di lokasi ini segera dibangun proyek pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD).” Lengkap dengan logo keselamatan dan kesehatan kerja berwarna hijau.

Baca juga : Awas Pelayanan Ke Warga Jangan Sampai Terabaikan

Tak jauh setelah melewati gerbang dan gapura ini, ada pos sekuriti. Hanya saja, tak ada petugas yang berjaga. Hanya ada petugas Dinas Lingkungan Hidup lalu lalang. Nampak juga tiga truk milik Dinas Lingkungan Hidup Jakarta berwarna orange. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanya lahan luas membentang. Ada gundukan sampah di sejumlah titik. Di bagian lainnya, pohon teduh dikelilingi rumput hujau. 

Beberapa kambing milik warga pun merumput di sana. Petugas yang akan dimintai keterangan, memilih menjauh. Praktis tak ada pihak terkait yang bisa dimintai keterangan. Warga yang melintas di depan gerbang pintu proyek di sisi jalan menuju Sunter Permai Raya mengakui, proyek itu masih mangkrak. Belum melihat ada pembangunan proyek seperti lazimnya pembangunan proyek besar lainnya.

“Itu buat pembuangan sampah kan. Kayaknya belum ya. Sepi-sepi aja. Biasanya kan kalau proyek banyak alat berat, banyak pekerja yang jajan juga kalau istirahat, ini nggak keliatan,” ujar Andi, pedagang makanan yang jualan tak jauh dari lokasi itu. Yang keliatan masuk silih berganti, kata dia, hanya truk-truk sampah Pemprov DKI. Biasanya truk kosong. Petugas hanya hendak beristirahat di lokasi ini.

Rupanya petugas yang terlihat di dalam adalah petugas truk sampah Pemprov DKI. “Ada juga satpam jagain sih. Tapi belum mulai pembangunan,” katanya. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus meminta Pemprov DKI mempercepat pembangunan ITF Sunter. Dia berharap, peleburan Dinas Perindustian dan Energi ke Dinas Lingkungan Hidup (LH) dapat membuat ITF cepat terwujud.

Baca juga : Bupati Barito Kuala Undang Menpora Hadiri Gowes Nusantara

“Ya karena Dinas LH itu diharapkan modernisasinya adalah bagaimana dari sampah tercipta barang yang bisa menghasilkan energi, listrik, gas metan. Percepat pembangunan ITF,” desak Bestari. Dia mengingatkan, ITF sudah mendesak diwujudkan. Sebab Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, sudah overload. “Sekurang-kurangnya lima ITF harus kita miliki agar tak tergantung Bantargebang. Dan ini energi yang besar kalau itu bisa terwujud.

Kalau sekarang ini nol saja belum, setengah aja belum kan,” ujarnya. Saat groundbreaking proyek ini, Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ITF Sunter akan mampu mengolah 2.200 ton sampah per hari. ITF disebutnya akan mengurangi beban TPST Bantargebang yang selama ini menampung seluruh sampah Jakarta. Anies mengatakan, proyek ITF Sunter belum bisa langsung dimulai. Masih ada persoalan perizinan yang mesti diurus Jak-pro sebelum memulai pembangunan yang ditargetkan berjalan selama tiga tahun itu.

“IMB dulu beres baru perizinan. Pengerjaannya cepat tapi tidak boleh kompromi dua hal. Satu safety, dua quality, jangan sampai mau mengejar kecepatan lalu safety dan quality dikorbankan,” ucap Anies. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dina LH DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan, hingga saat ini tipping fee atau biaya pengolahan sampah yang harus dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta masih dikaji konsultan internasional yang ditunjuk oleh Pemprov DKI Jakarta, Delloite.

Kasubdit Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas LH, Fahmi Hermawan mengatakan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sempat mengusulkan tipping fee sekitar Rp 600.000 per ton. Angka berlandaskan hasil analisis sementara yang dilakukan oleh PT Jakpro. Meski demikian, angka final dari tipping fee yang harus dibayarkan bakal mengacu pada hasil kajian konsultan yang ditargetkan selesai pada Juli 2019.

Baca juga : PLN, Pertamina Dan PGN Siap Serap Gas Masela

Sedangkan project Director ITF Sunter PT Jakpro Aditya B Laksana mengatakan, tipping fee yang dikenakan untuk setiap ton sampah yang diolah oleh ITF Sunter yang merupakan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) tergantung pada kemampuan pemerintah daerah. Untuk membantu pemerintah daerah dalam menanggung biaya tipping fee, pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 bersedia memberikan bantuan hingga Rp 500.000 per ton sampah.

Proyek ini dikerjakan PT Jakarta Propertindo bekerja sama dengan perusahaan asal Finlandia, Fortum Power Heat and Oy, perusahaan yang bergerak di sektor pembangkit listrik dari Finlandia. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.