Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebelumnya
Ke-25 kelurahan itu antara lain Rawa Buaya dan Kembangan, Jakarta Barat. Kemudian di Jakarta Selatan, di Kelurahan Cipete, Pejaten Timur dan Cipulir.
Untuk mempercepat arus penyampaikan informasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana, BPBD memanfaatkan aplikasi grup WhatsApp soal Tinggi Muka Air (TMA) terbaru dan menyebarkan di sosial media milik Pemprov DKI Jakarta. Penyebaran informasi peringatan dini banjir ini juga diperkuat melalui SMS broadcast dengan melibatkan Kementerian Kominfo dan penyedia jaringan telepon.
Selain fasilitas dan sarana prasarana penanggulangan banjir, Pemprov DKI menyiap siagakan Sumber Daya Manusia (SDM). Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah meminta jajarannya mulai dari Wali Kota/Bupati hingga Lurah untuk menunda cuti hingga Februari 2023.
Permintaan tersebut sudah diterbitkan dalam Surat Edaran (SE) e-0025/SE/2022 tentang Penundaan Cuti Tahunan Selama Musim Penghujan. SE itu ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya pada 20 Oktober 2022.
Baca juga : Para Relawan Berkumpul Di Tugu Proklamasi
Isnawa mengaku telah menerima SE itu dan tidak akan mengambil cuti sesusai arahan Heru.
Menurut Isnawa, arahan untuk tak cuti itu diberikan agar para pejabat hingga pegawai BPBD DKI fokus menjalani tanggung jawabnya terkait penanganan banjir dan bencana lainnya.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Yoga mewanti-wanti, agar Pemprov DKI membenahi saluran air. Pasalnya, kapasitas drainase di Jakarta hanya dapat menampung hujan dengan intensitas 100 mm sampai 140 mm per hari.
“Aksi jangka pendek yang diperlukan yakni pengerukan lumpur di saluran-saluran air untuk menambah kapasitas. Selain itu pompa air portable harus disiagakan saat hujan turun. Sedangkan jangka panjang rehabilitasi saluran air mutlak dilakukan,” kata Nirwono.
Baca juga : Tema Peringatan HSP Di IKN: Bersatu Bangun Bangsa
Nirwono mencontohkan, lebar saluran air di Jalan Sudirman-MH. Thamrin rata-rata hanya 150 sentimeter.
“Dengan lebar trotoar yang sampai 8 meter, saluran air seharusnya 3 meter,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nirwono mengatakan, saluran air juga harus terhubung dengan setu, bendungan, waduk dan ruang terbuka hijau (RTH). Dia menyebut, RTH bisa digunakan untuk membuang air hujan.
“Tidak masalah RTH tergenang saat puncak musim hujan karena fungsinya sebagai daerah resapan air. Ini lebih baik daripada yang tergenang permukiman,” tegasnya.
Baca juga : Komunitas Truk DKI Jakarta Mantap Dukung Ganjar Jadi Presiden 2024
Selain saluran air, Nirwono menyebut, Pemprov DKI masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR) untuk menormalisasi empat kali. Yakni, Ciliwung, Pesanggrahan, Angke dan Sunter.
Program Normalisasi berjalan lambat padahal sudah dicanangkan Pemprov DKI Jakarta bersama Pemerintah Pusat sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo. Selain itu, seharusnya program sodetan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) rampung tahun ini.
Leletnya realisasi program itu, menurutnya, tidak lepas dari kurang harmonisan Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat. Nirwono meminta, Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono dapat menuntaskan program pengendalian banjir tersebut. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
