PPKM Dicabut, Warga DKI Harus Tetap Patuh Prokes

 Sebelumnya 
Meski begitu, lanjut Zubairi, warga harus tetap waspada. Sebab, sejumlah negara tetangga, mengalami lonjakan kasus Covid-19 yang luar biasa.

“Di China, di satu kota saja, kasus hariannya mencapai 500 ribu. Jepang ada 1,1 juta kasus Covid-19 baru per minggu,” ujarnya.

Begitu juga di Korea Selatan, Hongkong, Taiwan dan Australia. Di negara-negara itu mulai mengalami lonjakan kasus. Namun, ditekankannya, kondisi Indonesia, berbeda. Di sini, kasus turun drastis, keterisian tempat tidur di rumah sakit dan positive rate rendah.

“Tapi, karena kita dikelilingi negara yang kasusnya meningkat, kita harus waspada. Jika sampai kasus naik lagi, maka kita harus pasang lagi PPKM,” tegasnya.

Baca juga : PPKM Dicabut, Ganjar Ingatkan Warga Tetap Kontrol Diri

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mendorong Pemerintah untuk memperketat wisatawan asal China masuk.

“Indonesia harus memperkuat screening atau pengetatan masuk (traveler) dari China khususnya, dan negara yang berpotensi mengalami lonjakan,” kata Dicky kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dicky mengusulkan traveler asal China yang hendak masuk Indonesia harus sudah vaksin booster dengan waktu maksimal paling lama 6 bulan. Lalu, hasil tes Covid negatif.

“Dan, lebih baik lagi melakukan karantina terhadap wisatawan China, paling tidak selama 3 hari,” saran dia.

Baca juga : PPKM Dicabut, Jokowi Minta Masyarakat Tetap Pakai Masker

Dengan masih adanya kasus Covid-19, Dicky menyarankan, Pemerintah menyiapkan satu tempat khusus untuk karantina. Misalnya di Wisma Atlet.

“Tidak mesti semuanya, cukup 1 tower atau blok saja. Yang lain silahkan ditutup. Setidaknya kapasitas kurang lebih 100 pasien yang harus siaga,” jelasnya.

Dicky juga meminta, WNI menunda kunjungan ke China. Setidaknya sampai pertengahan atau akhir Februari 2023 untuk melihat perkembangan kasus Covid di Negeri Tirai Bambu.

Untuk diketahui, meski PPKM dicabut, Pemerintah mengeluarkan aturan untuk mencegah kasus Covid. Hal itu diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.

Baca juga : Prof. Tjandra: PPKM Boleh Dicabut, Prokes Tetap Jalan Terus...

Isu aturan itu yakni, pertama, masyarakat tetap diimbau mengenakan masker, terutama ketika berada di tengah kerumunan, di dalam ruang tertutup, di tengah orang yang bergejala, dan bagi mereka yang kontak erat dengan pasien positif Covid-19. Kemudian, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan publik tetap menggunakan aplikasi PeduliLindungi kala memasuki maupun menggunakan fasilitas publik. Kedua, Tes Covid-19 dan vaksin.

Selama masa transisi menuju endemi, masyarakat diminta untuk tetap melakukan tes Covid-19 ketika bergejala maupun berkontak erat dengan kasus positif. Masyarakat juga masih diwajibkan melakukan vaksinasi dosis primer dan lanjutan atau booster, baik secara mandiri maupun terpusat seperti di tempat umum. Ketiga, kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan wali kota harus mencabut peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan ataupun kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan PPKM. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.