Pengguna Angkutan Umum Turun, Pemotor Naik Tajam

RM.id  Rakyat Merdeka - Pembangunan transportasi publik yang gencar dilakukan Pemerintah di Ibu Kota ternyata belum mampu menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum. Sebaliknya, jumlahnya malah menyusut.

Ketua Komisi B Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ismail mengatakan, untuk mengurangi kemacetan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan kebi­jakan Ganjil-Genap. Namun, upaya ini belum efektif sehingga akan diterapkan kebijakan Elec­tronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar.

Dia membeberkan, jumlah perjalanan meningkat tajam. Pada tahun 2010 sebanyak 45 juta perjalanan per hari. Kemudian, pada 2018 meningkat menjadi 88 juta perjalanan per hari. Kemu­dian, pengguna angkutan umum merosot tajam. Pada 2002, peng­gunaan mobil pribadi di Jakarta sebesar 14,7 persen dan sepeda motor hanya 27,5 persen. Kala itu, mayoritas masyarakat memi­lih angkutan umum sebagai moda transportasi, yakni 52,7 persen.

Baca juga : Kemenhub Dan Pemprov DKI Bahas Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan

Namun, delapan tahun kemu­dian, terjadi pergeseran yang cu­kup signifikan. Masyarakat yang tadinya menggunakan angkutan umum beralih ke sepeda motor.

“Pengguna sepeda motor 61,2 persen,” jelas Ismail, di Jakarta, kemarin.

Politisi PKS ini menyebut, pengguna sepeda motor terus meningkat. Pada 2018, jum­lahnya mencapai 68,3 persen. Sedangkan pengguna angkutan umum terus menyusut.

Baca juga : Direktur Penuntutan KPK Dilepas Firli, Diantar Sekjen

“Penguna angkutan umum hanya sekitar 6,9 persen,” katanya.

Menurut Ismail, kebijakan Pem­prov DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan, seperti aturan Ganjil-Genap, kurang ampuh. Malah menimbulkan efek tak terduga.

“Karena, ternyata orang tidak bergeser ke transportasi publik. Tapi memilih ke sepeda motor,” kata Ismail.

Baca juga : Senator Betawi Akui Jakarta Makin Maju Selama 3 Bulan Dipimpin Heru Budi

Pilihan tersebut, lanjut Ismail, cukup logis. Sebab selain tidak terkena aturan Ganjil-Genap, sepeda motor lebih efektif dan efisien. Dengan modal Rp 500 ribu untuk uang muka (DP), warga bisa membeli motor.

“Dengan menggunakan sepeda motor, mereka bisa lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Tanpa harus mengikuti rute angkutan publik,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.