Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Protes Pengelolaan Iuran Pengelolaan Lingkungan
Warga Apartemen Taman Rasuna Bakal Mengadu Ke Pj. Gubernur Heru
Senin, 27 Maret 2023 09:22 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Puluhan warga (pemilik) Apartemen Taman Rasuna (ATR) berencana melapor kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi karena merasa dirugikan oleh Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).
Ketua RW 010 Yossie Indra Pramana mengatakan, warga dan Tim Service Charge (SC) hendak melapor soal pengelolaan dana Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) atau service charge.
Yossie menyebut, sebenarnya permasalahan ini bisa diselesaikan internal. Namun, warga berulang kali gagal bertemu dengan Ketua Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).
Anggota Tim SC Firdan Hasli mengatakan, warga hendak meminta penjelasan terkait dugaan temuan-temuan penyimpangan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2023. Namun, dalam aksi ketiga ini, dia bilang pihaknya malah mendapat ancaman dilaporkan ke pihak berwajib.
Baca juga : Sharp Greenerator Kampanyekan Pelestarian Lingkungan Di kalangan Anak Muda
“Kami dianggap mengintimidasi, padahal kami hanya ingin meminta penjelasan,” kata Firdan, Jumat (24/3).
Firdan menyebut, ada empat tuntutan warga dalam aksinya di Kantor Badan Pengelola P3SRS ATR. Yakni, pertama, segera finalkan revisi RKAT 2023 dengan Tim SC dan sahkan revisi RKAT 2023 di Rapat Umum Anggota (RUA). Kedua, segera kembalikan uang warga ATR yang disalahgunakan.
Ketiga, Pengurus dan pengawas bukan karyawan, tidak berhak untuk THR, asuransi kesehatan, dan pembayaran kekurangan PPH 21. Keempat, Pengurus dan pengawas segera mundur karena sudah tidak amanah dengan pelanggan AD/ART dan pakta integritas yang harus dipertanggungjawabkan oleh P3SRS ATR.
Karena tidak juga menemui titik temu, warga dan Tim SC akan berkonsultasi dengan pihak terkait. Senin (27/3) Tim SC akan mendatangi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta, lalu ke Ketua DPRD DKI Jakarta dan melayangkan surat permohonan audiensi dengan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
“Suratnya sudah kami layangkan hari ini,” ucap Firdan.
Diungkap Firdan, sengkarut ini bermula saat pengurus P3SRS ingin menaikkan tarif service charge dengan alasan akan terjadi defisit biaya operasional sebesar Rp 16 miliar. Namun, warga tidak diperlihatkan rincian laporan keuangannya.
”Karena itu, banyak warga yang mempertanyakan pengelolaan uang service charge yang mereka bayarkan. Untuk menginvestigasi hal tersebut, maka dalam Rapat Umum Anggota, 4 Februari 2023, diputuskan membentuk Tim SC yang tugasnya untuk membedah RKAT 2023, guna memastikan apakah biaya service charge perlu dinaikkan atau tidak,” kata Firdan.
Tim SC, lanjut Firdan, diberikan waktu minimal 4 kali pertemuan dengan Pengurus P3SRS dan Badan Pengelola untuk membedah RKAT 2023 tersebut. Sejak hari pertama pertemuan, Tim SC mulai meminta agar disiapkan data-data penunjang yang akan diperlukan untuk memproses pembedahan RKAT tersebut.
Baca juga : Wapres Ingin Perusahaan Menjadi Agen Perubahan
”Baru pertama kami kita bedah sudah ditemukan ada beberapa dugaan ketidakwajaran mengenai Laporan Keuangan yang perlu kita klarifikasi kepada BP dan Pengurus. Dugaan temuan-temuan yang tidak wajar tersebut kita kumpulkan dan selanjutnya dipertanyakan pada rapat yang kedua,” jelas Firdan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RMid. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
