Atasi Polusi Buruk Di Jakarta, Inilah Solusi Yang Ditawarkan Para Pakar...

RM.id  Rakyat Merdeka - Polusi udara di Jakarta masih sangat mengkhawatirkan. Kemarin, berdasarkan data US air quality index (AQI US) atau indeks kualitas udara, Jakarta berada pada angka 169, yang masuk kategori tidak sehat. Biang keladi polusi ini sangat kompleks, sehingga dibutuhkan langkah komprehensif untuk mengatasinya.

Pakar tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menjelaskan, 75 persen polusi udara di Jakarta disumbang dari sektor transportasi. Dari jumlah itu, 10 persennya berasal dari transportasi publik. Artinya, 90 persen pengguna kendaraan pribadi dengan komposisi 21 juta pemotor dan 4 juta pemobil menyumbang polusi udara setiap harinya.

"Kendaraan tersebut belum tentu lolos uji emisi. Jadi, sektor transportasi harus dibenahi total," kata Nirwono, saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.

Selain transportasi, dia menyarankan agar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Muara Angke dan sekitar Jakarta juga harus dibenahi. Sebab, sumbangan terhadap polusinya juga tinggi. Caranya, dengan transformasi ke Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti pembangkit listrik tenaga surya, bayu, dan gelombang laut.

Nirwono juga mendorong Pemerintah berani menertibkan industri yang tidak ramah lingkungan. Caranya bisa dengan memindahkan pabrik ke luar Jabodetabek dan fokus terhadap industri yang lebih ramah lingkungan.

Baca juga : Polusi Udara Di Jakarta Berkurang, WFH Hari Kelima Mulai Kelihatan Hasilnya

"Dengan kondisi udara yang buruk dan suhu ekstrem, seharusnya Pemerintah DKI menetapkan status bahaya bagi kesehatan. Sehingga kebijakan yang akan diambil juga harus berani, tegas, dan signifikan bagi masyarakat," ucapnya.

Setidaknya, kata Nirwono, ada tiga fokus penanganan yang bisa dilakukan. Pertama, pengembangan transportasi publik yang terpadu, termasuk pengadaan bus listrik atau EBT (biogas, hidrogen, dan hybrid) dalam jumlah besar.

Kedua, pembatasan kendaraan pribadi ke pusat kota. Instrumennya bisa menggunakan perluasan ganjil genap se-Jabodetabek, penerapan jalan berbayar elektronik terutama di pusat kota, rekayasa lalu-lintas, dan membatasi mobilitas warga melalui Work from Home (WFH).

Ketiga, pembenahan ulang tata ruang se-Jabodetabek. Yakni, penyediaan hunian vertikal yang terjangkau bagi pekerja, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok muda di pusat. Dengan begitu, mereka tidak perlu menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat kerja ke Jakarta.

Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Puji Lestari menyarankan solusi lain. Kata dia, untuk menurunkan emisi di sektor transportasi, bisa dengan implementasi EURO4 bagi kendaraan penumpang, bus, truk, dan sepeda motor.

Baca juga : Cuaca Besok Di Jakarta, BMKG: Panas Di Jakbar, Hujan Ringan Di Jaksel

Dia menerangkan, jumlah kendaraan berat cukup banyak, mobilitasnya tinggi, dan boros bahan bakar. Sehingga debu yang dihasilkan pun banyak. Begitu juga sepeda motor yang menyumbang polutan jenis CO, jumlahnya sangat banyak. Karena itu, harus benar-benar dikendalikan emisinya.

Selanjutnya, pengurangan emisi bisa dilakukan dengan menerapkan stimulus untuk kepemilikan kendaraan listrik (EV). Dalam hal ini, perlu disiapkan infrastruktur pendukungnya seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Solusi lainnya, menggunakan bahan bakar gas alam terkompresi (Compressed natural gas/CNG) pada semua kendaraan bus dan truk. Pemerintah juga bisa menerapkan solusi scrapping system, yakni memusnahkan kendaraan yang melebihi batas usia pakai yang ditetapkan.

"Sejumlah solusi itu juga bisa dikombinasikan dengan langkah-langkah manajemen transportasi. Seperti road pricing electronic, serta penilangan jika ada pelanggaran standard emisi," terang Puji.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengakui, kendaraan bermotor sebagai salah satu penyumbang polusi udara. Jumlahnya pun semakin meningkat, khususnya di Jakarta.

Baca juga : DPR: Atasi Polusi Udara Jakarta Tak Cukup Dengan WFH

Nangoi menerangkan, kendaraan baru sebenarnya sudah memenuhi standar EURO4. Kendaran itu lebih bersih dan ramah lingkungan. Hanya saja, masih banyak masyarakat yang mengisi kendaraan itu dengan BBM dengan oktan rendah.

Kata Nangoi, supaya penurunan emisi kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku, BBM yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan standard EURO4. Yakni, nilai oktan minimum RON 91 dan kadar sulfur maksimum 50 ppm. Menurutnya, penggunaan teknologi mesin standar EURO4 yang menghasilkan emisi rendah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi.

"Saat ini yang kami tahu masih ada beberapa jenis bahan bakar yang tidak memenuhi standar EURO4. Akibatnya, target kendaraan dengan emisi rendah belum dapat tercapai sepenuhnya," ucapnya.

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Senin (28/8), dengan judul “Atasi Polusi Buruk Di Jakarta, Inilah Solusi Yang Ditawarkan Para Pakar...”

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.