Dark/Light Mode

DPRD Kritik Program Account Based Ticketing

DKI Dicurigai Ingin Kerek Tarif Transportasi Publik

Selasa, 26 September 2023 07:30 WIB
Penumpang menaiki kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Stasiun LRT Setiabudi, Jakarta, Senin (18/9/2023). (Foto: Antara)
Penumpang menaiki kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Stasiun LRT Setiabudi, Jakarta, Senin (18/9/2023). (Foto: Antara)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengkritik rencana Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menerapkan Account Based Ticketing (ABT). Program ini dinilai tidak berdampak terhadap peningkatan layanan transportasi publik.

Pemerintah Provinsi (Pem­prov) DKI Jakarta melalui Dishub mengusulkan menerapkan ac­count based ticketing atau tiket berbasis akun melalui aplikasi Jaklingko untuk tiga moda trans­portasi publik. Yakni, Transja­karta, Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Train (LRT).

Baca juga : Ibu Kota Pindah, Pemprov DKI Nggak Kendor Benahi Transportasi Publik

Penerapan sistem ini untuk mengenali pengguna tiga moda terintegrasi tersebut apakah ber­domisili di Jakarta atau bukan. Dengan begitu, diharapkan pem­berian subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI untuk transportasi publik bisa tepat sasaran.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas pesimis rencana tiket berbasis akun ter­laksana. Menurut dia, Pemprov DKI belum memiliki konsep yang matang menerapkan ABT.

Baca juga : DKI Didorong Fokus Kerek Layanan Angkutan Publik

“Menurut saya ini hanya akan menjadi wacana saja dan tidak akan berhasil mengurangi macet,” kata Hasbi kepada war­tawan, Minggu (23/9).

Dia menilai, rencana penerapan ABT kurang substansial dalam mengatasi problem trans­portasi di Jakarta. Oleh sebab itu, Ketua Fraksi PKB DPRD DKI ini mendorong Dishub DKI Jakarta agar fokus saja mening­katkan fasilitas dan kemudahan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

Baca juga : Damri Resmi Gabung PPD, Dongkrak Konektivitas Transportasi Nasional

Seperti membangun park and ride atau kantong parkir dekat stasiun maupun halte. Menurut Hasbi, fasilitas ini perlu diper­banyak agar masyarakat bisa memarkirkan kendaraannya untuk kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum.

“Rencana ABT ini kan dada­kan. Semua tanpa kajian yang matang. Hanya nafsu saja tapi tidak punya kemampuan menjalankannya,” kritik Hasbi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.