Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebelumnya
Karena itu, politisi PDIP ini mewanti-wanti Disdik untuk mengawasi sekolah swasta dan mengingatkan mereka untuk tidak sembarangan menaikkan SPP. Selain itu, dia meminta toko-toko yang menerima pembayaran dengan KJP tidak menganggap pembeli dengan KJP gratis.
“Temuan saya di lapangan, orang kalau belanja seragam sekolah pakai KJP itu nggak boleh nawar. Kalau nggak pakai KJP boleh nawar. Jadi ini sudah di luar tujuan kita menerbitkan KJP,” ungkapnya.
Baca juga : Dugaan Korupsi Impor Gula, Kemendag Pastikan Siap Bantu Kejagung
Kucurkan Hibah
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta Purwosusilo mengakui banyak ijazah siswa tertahan di sekolah. Namun ditegaskannya, itu hanya terjadi di sekolah swasta.
Baca juga : Lagi! Kota Tangerang Juara I Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Banten
“Kalau (sekolah) negeri nggak ada, aman,” kata Purwosusilo di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/10).
Menurut dia, mayoritas siswa yang ijazahnya tertahan karena ada tunggakan biaya pendidikan. Seperti belum melunasi SPP atau iuran rutin saat siswa masih aktif di sekolah.
Baca juga : Banyak Siswa Ibu Kota Nggak Bisa Ambil Ijazah
Purwosusilo bilang, siswa menunggak SPP karena kondisi ekonomi keluarga. Peristiwa ini banyak terjadi saat pandemi Covid-19.
“Orangtua berhenti atau kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akhirnya nggak bisa bayar,” ujarnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
