Dark/Light Mode

Tak Empati Dengan Warga

Pin Emas Anggota DPRD DKI Diprotes

Jumat, 8 Maret 2024 07:25 WIB
Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta Augustinus. (Foto: DPRD DKI Jakarta)
Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta Augustinus. (Foto: DPRD DKI Jakarta)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengadaan pin emas bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta terpilih, menuai protes. Kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki empati dengan warga yang tengah susah karena kenaikan harga sejumlah bahan pokok.

Terungkapnya kebijakan pengadaan pin emas bagi para anggota DPRD DKI terpilih pada Pemilu 2024 berawal dari naiknya anggaran pengadaan baju dinas dan atribut untuk anggota Dewan menjadi Rp 3 miliar. Nilai tersebut naik dua kali lipat dari pengadaan serupa tahun 2022 yang mencapai Rp 1,7 miliar.

Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta Augustinus mengakui, anggaran baju dinas dan atribut meningkat dari periode sebelumnya. Biaya tersebut lebih tinggi karena mencakup pembelian pin emas.

Baca juga : Duh, Ribuan Mahasiswa Terancam Putus Kuliah

“Memang tahun 2024 ada anggaran Rp 3 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atributnya bagi pimpinan dan anggota Dewan. Rinciannya, lima stel pakaian dinas dan dua pin emas,” ujarnya di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Nantinya, jelas Agustinus, setiap anggota Dewan terpilih akan menerima dua pin emas, masing-masing beratnya 5 gram dan 7 gram. Pin ini diberikan setiap lima tahun sekali, ses­uai dengan pergantian anggota DPRD DKI Jakarta.

Kebijakan ini pun menuai protes dari banyak kalangan. Politisi PSI yang juga anggota DPRD DKI Elva Fahri Qolbina menegaskan, partainya menolak pengadaan pin emas.

Baca juga : Barcelona Vs Real Mallorca, Ngejar Poin Penuh

Dia menegaskan, para kader PSI terpilih akan diminta mengembalikan pin tersebut ke Sekretariat Dewan.

“Secara prinsip, PSI konsisten menolak anggaran-anggaran yang sifatnya pemenuhan hal mewah, seperti pin emas ang­gota DPRD,” ujar Elva.

Namun begitu, dia tak meno­lak pengadaan pakaian dinas baru untuk anggota DPRD DKI. Syaratnya, anggaran yang di­siapkan masih terbilang wajar. “Selama anggarannya masuk akal, saya rasa tidak masalah,” cetusnya.

Baca juga : Sempat Tertinggal20 Poin Di Laga NBA, Clippers Jungkalkan Rockets

Di dunia maya, netizen banyak yang menolak. Akun @5t3v3n_P3g3L dalam platform X me­nilai, kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkesan tak memiliki empati dengan kondisi warga. Sebab, warga Ibu Kota sedang dipus­ingkan dengan naiknya harga sejumlah bahan pokok.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.