Normalisasi Ciliwung Kok Masih Mangkrak

RM.id  Rakyat Merdeka - Gembar-gembor Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kebut pembangunan normalisasi Sungai Ciliwung, ternyata belum ada kemajuan signifikan. Proyek itu mangkrak karena pembebasan lahan belum tuntas.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga kini be­lum memulai pembangunan konstruksi normalisasi sungai sepanjang enam kilometer (km). Karena, Pemprov DKI belum menyelesaikan pembebasan lahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Justin Adrian mendesak Pemprov DKI segera menun­taskan pembayaran kompensasi pembebasan lahan milik warga yang terdampak proyek normal­isasi Sungai Ciliwung.

“Saya mengimbau kepada Pj Gubernur kiranya kompensasi pembayaran pembebasan tanah dilakukan secara berbarengan (dengan pengerjaan normal­isasi), agar cepat,” kata Justin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/4/2024).

Hal itu, lanjut anggota Komisi D tersebut, agar pembayaran bisa dilakukan langsung langsung ke­pada warga. Selain mempercepat pembangunan konstruksi, hal itu untuk menghindari praktik percaloan.

Baca juga : Sejarah Baru Garuda Muda

“Di Kelurahan Cawang Jakar­ta Timur masih saja banyak biro jasa yang mewakili masyarakat untuk mengurus surat-suratnya. Apalagi (biro jasa) akan memo­tong pembayaran sebesar kurang lebih 25 persen,” pungkas dia.

Merespons imbauan itu, Pen­jabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono berjanji akan membayar pembebasan lahan secara lang­sung jika lahan dinyatakan sah milik warga.

“Kalau administrasi lengkap, kami langsung bayar,” janji Heru.

Menurut Heru, pembebasan lahan warga melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta. Untuk besaran nominal pembayaran, yang tentukan BPN.

“Jika administrasi sudah beres, tinggal BPN menyatakan itu sah atau tidak milik si A, B. Jika sah, ya bayar,” jelasnya.

Baca juga : Ruud Hempaskan Tsitsipas

Dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertang­gungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta tahun 2023, Heru mengungkap normalisasi dan restorasi sungai telah terlaksana sepanjang 7 km.

Lalu, peningkatan kapasitas tampungan air saat ini memi­liki volume sebesar 269.355 meter kubik.

“Normalisasi 7 kilometer ada di dua wilayah. Jakarta Timur dan Jakarta Selatan,” ujar Heru.

Dalam Dokumen Pelaksa­naan Anggaran (DPA) 2023, alokasi anggaran pembebasan lahan normalisasi sungai digelontorkan Rp 496 miliar. Setelah pembebasan lahan dilakukan, Pemerintah akan membangun tanggul (sheetpile) dengan pan­jang trase sungai 4,3 km.

Rinciannya, di Kelurahan Kampung Melayu sepanjang 1,3 km, Rawajati 1 km, Cawang 1,5 km dan Cililitan 0,5 km.

Baca juga : China Dan AS Makin Panas

Sementara, pada tahun 2024, Pemprov DKI berencana melan­jutkan pembebasan lahan untuk pengerjaan Normalisasi Cili­wung sepanjang 3,2 km. Rinci­annya, Kelurahan Manggarai 1,5 km, Kelurahan Kebon Manggis 1,2 km dan Kelurahan Bukit Duri 0,5 km.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Selasa, 23 April 2024 dengan judul DKI Didorong Tuntaskan Pembebasan Lahan, Normalisasi Ciliwung Kok Masih Mangkrak

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.