Dark/Light Mode

Info Peringatan Banjir Penting, Tapi Jauh Lebih Penting Nggak Ada Banjir Lagi Di DKI

Minggu, 9 Agustus 2020 07:20 WIB
Suasana banjir yang melanda wilayah Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu (1/1) lalu. (Foto: Rakyat Merdeka/Patra Rizky Syahputra)
Suasana banjir yang melanda wilayah Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu (1/1) lalu. (Foto: Rakyat Merdeka/Patra Rizky Syahputra)

 Sebelumnya 
Hentikan Pembelian Sirine

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan pembelian enam unit sirine peringatan banjir atau DWS senilai Rp 4 miliar. Sebab, banjir yang terjadi di sepanjang sungai Ciliwung sudah terprediksi.

Menurutnya, woro-woro di Toa Masjid dan pemberitahuan lewat pesan WhatsApps jauh lebih efektif. Anies mengatakan sirine asal Jepang itu, tak sesuai digunakan untuk peringatan banjir. Sebab banjir tak bersifat bencana yang cepat. Melainkan bisa dipantau dari Katulampa misalnya, yang membutuhkan proses sampai air tumpah ke Jakarta.

Baca juga : Andika Bisa Bersinar Lagi

“Ini adalah toa. Belum sistem. Kenapa kita pakai ini coba? dan adanya cuma di 14 kelurahan. Awalnya dari mana? Jepang? Hibah? Sesudah hibah? pengadaan? Pertanyaan sederhana, kenapa Jepang pakai begini ya? persis. Kalau banjir kira-kira antara peringatan dan kejadian berapa menit? lama. Lah kenapa pakai alat begini? Ini dipakai karena tsunami,” ujar Anies.

Menurutnya, peringatan banjir bisa dilakukan menggunakan toa masjid atau pemberitahuan melalui WA. Sebab banjir Jakarta berproses dan tak bersifat langsung.

“Lah kalau Katulampa sampai Jakarta berapa jam? Bisa beri tahu pakai apa? Perlu pengadaan? Enggak perlu. Semua masjid bisa dipakai, ini adalah cara promosi paling bagus, hibah dulu baru pengadaan dan strategi mereka sukses, kita belanja terus,” tutur dia

Baca juga : Kapolres Jakarta Pusat Klaim Nggak Banyak Pelanggaran Di Car Free Day

 Dia pun meminta pengadaan sirine peringatan banjir atau bencana di Jakarta disetop ke depan. Tak ada lagi anggaran untuk membeli sirine ini. Anies pun mengakui pihaknya hingga kini belum punya aturan baku mengatur cara penanganan kawasan langganan Banjir, bahkan bagaimana penanganan korban banjir dan pengungsi.

Anies pun meminta jajarannya menyusun aturan baku yang bisa dipakai setiap tahun. “Kita merasa banjir ini rutin, tapi pada saat yang sama cara kita merespons banjir itu accidental,” pinta Anies.

Sebelumnya, Pemprov DKI memang pernah berencana menambah 6 perangkat DWS atau pengeras suara peringatan bencana yang terlihat seperti toa. Kepala Pusat Data dan Infor- masi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, M Ridwan menyebutkan, DWS ini tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) BPBD DKI. Anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan enam set DWS ini mencapai Rp 4 miliar.

Baca juga : IPB dan ICMI Yakni Pertanian Kita Lebih Maju dan Mandiri

Selain untuk pembelian, Pemprov DKI juga menyediakan anggaran untuk pemeliharaan sebesar Rp 165 juta. “Pemeliharaan DWS, anggaran Rp 165.000.000. Pengadaan DWS enam set, anggaran Rp 4.073.901.441,” rincinya. [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.