Proyek Penangkal Banjir DKI Segera Dilanjutkan

RM.id  Rakyat Merdeka - Proyek Sodetan Ciliwung sempat tersendat karena terhalang pembebasan lahan. Tetapi kini sudah terlihat titik terang. Warga mulai setuju lahannya dibebaskan untuk meneruskan proyek penangkal banjir yang digagas saat Ibu Kota dilanda banjir besar pada2012.

 Sodetan ini menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Kanal Banjir Timur (KBT). Ini artinya, pembangunan Sodetan Ciliwung untuk pencegahan dan penanganan banjir di Jakarta kembali berlanjut.

Pemerintah Provinsi (Peprov) DKI Jakarta dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) terus meyakinkan warga agar lahan milik mreka mau dibebaskan untu proyek pengendalian banjir.

Baca juga : Speedboat Ternate-Ambon Tenggelam, Seorang Penumpang Masih Hilang

Pekan lalu, Pemprov DKI kembali menggelar rapat konsultasi publik rencana pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke KBT. Rapat yang digelar di Gedung Olah Raga (GOR), Jalan Otista Raya, Jakarta Timur, diikuti 92 Kepala Keluarga (KK) dari RW 04 Bidara Cina, Jatinegara.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, setiap tahapan program pembangunan Sodetan Ciliwung-KBT ini harus dilakukan dengan teliti dan baik. “Hal itu dilakukan agar proses pembangunannya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada warga yang dirugikan,” ujarnya.

Saefullah menuturkan, dalam setiap tahapan pihaknya akan melakukan pendampingan pada warga. “Tujuannya agar setiap prosesnya berjalan lancar dan tuntas,” tuturnya.

Baca juga : ASDP Catat Kenaikan Trafik Penumpang Dan Kendaraan

Dia menjelaskan, pembangunan Sodetan Kali Ciliwung diharapkan mampu mengurangi beban banjir puncak dengan pengalihan debit air sebesar 60 meter kubikper detik ke KBT. Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ini merupakan tindak lanjut Surat Kepala BBW- SCCNomor PW.03.02-Ay/939 Tanggal 09 Maret 2020, perihal Permohonan Informasi Perkembangan Penetapan Lokasi Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke KBT.

Dia menyebutkan, pelaksanaan proyek ini juga berkat bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pembiayaandan pelaksanaannya.

Tugas Pemprov DKI, ungkap dia, untuk memastikan warga Jakarta yang lahannya terdampak mendapatkan haknya secara baik sesuai dengan peraturan dan ketentuannya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.