Dark/Light Mode

Wagub Ariza : DKI Kontributor Terbesar Iuran BP Jamsostek Nasional

Kamis, 1 Oktober 2020 19:46 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

 Sebelumnya 
Ia mempertanyakan mengapa dari 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD), terdapat 7 BPD (Bank DKI, Bank Kalsel, Bank Kaltim, Bank Kalbar, Bank DIY, Bank Papua dan Bank Sumsel Babel) yang tidak mendapatkan penempatan dana investasi BP Jamsostek pada Tahun 2020.

Padahal DKI lanjut Hendry, Jakarta merupakan wilayah yang berkontribusi hingga 43 persen dari iuran BP Jamsostek secara nasional. Dan ini iuran terbesar hampir 30 triliun dari total penerimaan iuran nasional BP Jamsostek sebesar Rp 70 triliun di tahun 2019.

"Kami siap tantang debat terbuka para direksi BP Jamsostek atas kebijakan mereka yang tidak proporsional dan berkeadilan dalam pengelolaan dana investasi tersebut,” katanya.

Baca juga : DPR Sebut Peran PT Pos Strategi dalam Ekosistem Logistik Nasional

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BP jamsostek, Poempida Hidayatullah, yang juga sebagai salah satu narasumber dari diskusi tersebut, penempatan dana investasi di bank harusnya lebih menekankan pada manfaat timbal balik yang dapat diperoleh oleh kaum buruh, dan menghindari deal-deal di luar praktik yang good governance.

Pihaknya bakal memastikan penempatan dana ke perbankan harus memenuhi skoring layak atau tidak untuk mendapatkan dana investasi.

Kenapa BP Jamsostek tidak menempatkan dananya ke 7 BPD se Indonesia termasuk Bank DKI? Poempida mengaku bakal mengecek kondisi sebenarnya mengapa sampai terjadi itu.

Baca juga : 50 Prajurit TNI Jadi Tersangka Perusakan Polsek Ciracas

”Sebenarnya kita bisa tanyakan kepada bank-bank sebelum penempatan dana investasi BP Jamsostek, bisakah memberikan manfaat bagi kesejahteraan buruh seperti kredit ringan atau KPR murah bagi buruh? Jadi ini tatanan yang harus disiapkan. Sehingga penempatan dana memang berdasarkan manfaat bagi buruh,” kata Poempida.

Menurutnya sikap kritis terhadap BP Jamsostek dalam mengelola dana pekerja harus digelorakan agar berpihak terhadap pekerja bukan membiarkan potensi terjadinya mafia investasi.

”Saya sudah sering mengatakan bahwa tidak ada hal yang harus ditutupi membahas investasi dana BP Jamsostek sebab harus menjalankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas sesuai prinsip BPJS,” katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.