Wagub Ariza : DKI Kontributor Terbesar Iuran BP Jamsostek Nasional

 Sebelumnya 
Pembicara lainnya, Subiyanto Pudin selaku anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) RI mengatakan pihaknya mendorong terbentuknya komite investasi BPJS agar bisa mengontrol pengelolaan dana investasi BP Jamsostek.

Pengelolaan dana investasi BPJS agar tidak dikelola sendiri oleh direksi investasi melainkan juga di awasi oleh komite investasi DJSN agar tidak menyimpang dan harus melibatkan peserta.

Baca juga : DPR Sebut Peran PT Pos Strategi dalam Ekosistem Logistik Nasional

Subiyanto mengaku pernah mempertanyakan ke direksi BP Jamsostek mengapa ada 7 BPD yang tidak mendapatkan dana investasi BP Jamsostek, namun kata dia, jawaban yang didapatnya tidak jelas.

Prinsip BPJS ke 9 bahwa hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program, dan kepentingan peserta itu harus menjadi pedoman utama dalam pengelolaan dana BP Jamsostek.

Baca juga : 50 Prajurit TNI Jadi Tersangka Perusakan Polsek Ciracas

Jadi kata dia, imbal hasil penempatan dana investasi BP Jamsostek 1 persen diatas suku bunga bank Himbara saja sudah bagus. Justru dengan penempatan dana investasinya di BPD, BP Jamsostek harus melibatkan peran pemda dan BPD agar berkorelasi dengan program BP Jamsostek khususnya perluasan kepesertaan.

"Harus diakui perluasan kepesertaan BP Jamsostek belum optimal, sebab selama ini dinilai tidak ada progres penambahan pesertanya yang signifikan,” pungkasnya. [EDY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.