Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Berpotensi Picu Kasus Covid Klaster Angkutan Umum
Ganjil Genap Berlawanan Dengan Kebijakan PPKM
Senin, 16 Agustus 2021 06:40 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebaiknya menghentikan penerapan pembatasan Ganjil Genap. Sebab, kebijakan itu kontraproduktif dengan penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho menilai, sistem Ganjil Genap menyulitkan para pekerja di sektor esensial dan kritikal yang masih harus bekerja setiap hari. Selama PPKM level 4, banyak dari pekerja tersebut memakai kendaraan pribadi. Tetapi begitu Ganjil Genap diberlakukan, mereka terpaksa menggunakan transportasi publik.
Baca juga : Kalangan Dewan Lempar Kesalahan Ke Sarana Jaya
“Tidak relevan jika alasannya untuk mengurangi mobilitas warga,” tegas Teguh di Jakarta, kemarin.
Dia menuturkan, PPKM level 4 diberlakukan untuk mengurangi mobilitas penduduk. Di dalam kebijakan itu, sudah terdapat banyak pembatasan. Menurutnya, penerapan Ganjil Genap memicu terjadinya kerumunan di angkutan umum.
Baca juga : Titah Basuki, Program Sejuta Rumah Tetap Berjalan Dengan Prokes
“Ada potensi terjadinya penularan Covid-19 di kendaraan umum atau transportasi publik. Sistem Ganjil Genap bisa meningkatkan klaster Covid-19 di transportasi publik. Kami mendorong Pemprov DKI untuk menghentikannya selama penerapan PPKM level 4,” tegas Teguh.
Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan menilai, pos penyekatan lebih efektif untuk membatasi mobilitas warga dibanding Ganjil Genap. Dengan penyekatan, masyarakat di wilayah penyangga tak bebas keluar masuk Ibu Kota. Apalagi, ada persyaratan lain yang dibutuhkan untuk bisa masuk Jakarta. Kebijakan ini efektif mengendalikan pertemuan langsung warga.
Baca juga : Tekan Kasus Covid-19, Bogor Terapkan Kembali Ganjil-Genap
“Kami merekomendasikan agar tidak menggunakan Ganjil Genap untuk mengendalikan mobilitas warga pada masa pandemi Covid-19,” terang Tigor dalam keterangan persnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya