Program Gerebek Lumpur Jangan Hanya Seremonial

 Sebelumnya 
“Kemarin ada keluhan dari anggota Komisi D, bahwa gerebek lumpur ini seremonial saja. Setelah pejabatnya pergi, anak buahnya bubar, tidak ada yang melanjutkan pekerjaan. Ini yang menurut saya tidak efektif,” tegas Ida.

Ida menyayangkan, program yang semestinya lebih penting seperti normalisasi, justru diabaikan dan lebih fokus pada pengerukan saja. Dia malu, karena program normalisasi dipegang dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Baca juga : Main Kaca Mata, PSIS Kudu Puas Berbagai Angka Lawan Madura United

Kendala yang terjadi karena Pemprov DKI tidak kunjung membebaskan lahan untuk normalisasi di bantaran sungai Ciliwung.

“Sekarang nggak jalan-jalan normalisasi. (Kementerian) PUPR sudah uber-uber terus kapan bisa memulai pekerjaan,” ucap Ida.

Baca juga : Luhut: Jangan Lengah, Harus Tetap Waspada

Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mengandalkan program Gerebek Lumpur untuk mencegah banjir.

Padahal, upaya itu tidak cukup mempan mengantisipasi genangan pada musim hujan. Sebab, tidak banyak membantu mengurangi banjir lokal. Dia menyarankan, saluran air harus direhabilitasi dan bebas dari jaringan utilitas.

Baca juga : Ketua KPK: Tingkatkan Integritas, Jangan Bebani Staf dengan Upeti

“Persoalan saluran air bukan hanya masalah sendimen lumpur,” kata Nirwono saat dihubung, kemarin.

Nirwono menjelaskan, persoalan saluran air di Jakarta disebabkan beberapa hal, di antaranya daya tampung saluran yang kecil.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.