Kalau Di Era Orba, Tamat Nih Orang!

RM.id  Rakyat Merdeka - Empat kepala daerah bolos dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 dan percepatan vaksinasi se-Sumatera Barat (Sumbar) bersama dengan Mendagri Tito Karnavian, di Kota Padang, Sumatera Barat, kemarin. Tito pun langsung menegur keempat kepala daerah itu. Kepala daerah itu masih untung cuma ditegur. Kalau zaman Soeharto, karier mereka bisa langsung tamat.

Mengakhiri hari kerja kemarin, Tito terbang ke Padang. Agenda utama eks Kapolri itu adalah rapat koordinasi penanganan Covid-19 bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi dengan para kepala daerah se-Sumbar. Rapat bertajuk Strategi Percepatan Vaksinasi bersama jajaran pemerintah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan kepala daerah se- Sumbar itu digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Padang. Untuk agenda ini, para kepala daerah dan Forkopimda se-Sumbar diundang hadir.

Baca juga : Kepala Daerah Jadi Panglima Kendalikan Covid Saat Nataru

Kedatangan Tito ke Padang ini bukan tanpa alasan. Ia diutus Presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan rendahnya vaksinasi di Sumbar. Tingkat vaksinasi Tanah Minang ini belum mencapai target 70 persen. Dengan rapat tersebut, Tito ingin berdialog dengan para kepala daerah untuk mengetahui problem rendahnya vaksinasi. Tito berharap, ditemukan solusi untuk mempercepat vaksinasi.

Namun, betapa kesalnya Tito saat mengetahui ada empat kepala daerah yang bolos. Mereka adalah Bupati Solok Epyardi Asda, Wali Kota Padang Hendri Septa, Wali Kota Payakumbuh Riza Fahlepi, dan Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran.

Baca juga : Kepala Daerah Dan Menteri Yang Sukses Memimpin Lebih Dijagokan, Airlangga Dan Ganjar Favorit

Dalam rapat, Tito masih bisa menahan kekesalannya. Ia masih melakukan dialog dengan kepala daerah yang hadir seperti Bupati Pasaman Barat Hamsuardi dan Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur.

Usai rapat, barulah Tito melampiaskan kekesalannya. Ia menyayangkan ada empat kepala daerah yang tidak hadir. “Padahal kedatangan saya ke Sumbar atas perintah Pak Presiden,” ucapnya.

Baca juga : Jokowi: Geopark Cocok Dengan Tren Pariwisata Saat Ini

Tito melanjutkan, jika para kepala daerah itu mengutus wakilnya atau sekretaris daerah untuk hadir, masih diterima. "Ini malah asisten yang hadir," kata Tito, sambil menahan kekesalannya.

Menurut Tito, asisten tidak memiliki kewenangan mengambil kebijakan dalam pemerintahan. "Jika cuma staf yang hadir, tidak mengerti apa yang disampaikan. Yang dilaporkan oleh staf kepada kepala daerah belum tentu sama penekanannya dengan apa yang dibahas dalam rapat. Akibatnya, harapan dari rapat itu tidak jalan," tegas Tito.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.