Dark/Light Mode

Gus Muhaimin: Kembali ke Khittah Tak Berarti NU Tak Berpolitik

Kamis, 23 Desember 2021 09:33 WIB
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar di sela acara pembukaan Muktamar ke-34 NU di Lampung Tengah, Rabu (22/12). (Foto: Instagram)
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar di sela acara pembukaan Muktamar ke-34 NU di Lampung Tengah, Rabu (22/12). (Foto: Instagram)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan, kembali ke khittah 1926, tak berarti Nahdlatul Ulama (NU) keluar dari politik praktis. Karena menurutnya, NU tidak akan bisa lepas dari politik.

”Kalau disebut kembali ke khittah, itu bukan berarti melepaskan diri dari politik. Tetapi justru menjadi perangkat politik lebih luas,” ujar Gus Muhaimin dalam acara peluncuran dan bedah buku Historiografi Khittah dan Politik Nahdlatul Ulama di Kota Bandar Lampung, Rabu (22/12).  

Gus Muhaimin menilai, sudah saatnya NU mempengaruhi kebijakan politik yang lebih transformatif, untuk membawa kemajuan dan perubahan di masa yang akan datang.

Baca juga : Di Muktamar NU, Khofifah Ajak Kader NU Percepat Transformasi Digital

”Kita harus membicarakan politik dalam artian yang lebih luas. Mulai dari mabadi’u khaira ummah, maqasidu syariah, sampai maslahatil ummah,” urainya.   

Gus Muhaimin berpendapat, istilah 'NU kembali ke khittah' justru menjadikan politik NU semakin canggih.

Saat ini, para politisi NU sudah naik kelas. Jika di zaman Orde Baru dulu hanya bisa menduduki jabatan publik di legislatif, sejak era reformasi, banyak kader NU yang menjabat di level eksekutif maupun legislatif.   

Baca juga : Mendes PDTT: Film Kembali ke Desa Ingatkan Arti Penting Desa Bagi Indonesia

”Karena demokrasi dan reformasi telah melahirkan kebebasan untuk menentukan arah politik, yang menjadikan warga NU terorganisir menjadi kekuatan politik. Sehingga, akhirnya jabatan-jabatan publik bisa diambil melalui pemilihan secara langsung,” papar Gus Muhaimin.

Namun, Gus Muhaimin juga mengungkap adanya konsekuensi dari pemilihan langsung yang tidak mudah. Termasuk, kecenderungan pragmatisme politik yang melahirkan produk politik yang tidak efektif.     

Dia bilang, politik besar yang menjadi khittah adalah bahwa NU harus bisa membaca lebih luas lagi posisi perjuangan politik, yang sudah tidak lagi pada level jabatan publik.

Baca juga : Pengamat Minta Pemerintah Tindak Tegas Imigran Nakal

Harus ada kebijakan publik yang efektif dan tepat dalam memenuhi berbagai tuntutan mabadi’u khaira ummah, maqasidu syariah, sampai maslahatil ummah sesuai visi dan misi NU.   

”Dari situlah saya yakin, peran politik NU sangat cerah. Masa depan NU sangat luas, apabila semua kekuatan solid di dalam satu kekuatan yang kokoh. Kalau tidak, akan tercerai-berai lagi seperti pada masa fusi parpol, dan proses marjinalisasi politik Orde Baru yang akhirnya tidak produktif sama sekali,” beber Gus Muhaimin.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.