Politisi+Pengusaha Tak Berani Melawan Jokowi

 Sebelumnya 
Mendengar banyaknya penolakan, Jokowi turun tangan. Ia menegaskan, pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, BUMN dan anak perusahaannya yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, maupun pengolahan sumber daya alam (SDA) lainnya untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor.

Hal ini merupakan amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dia memerintahkan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PLN segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri.

Baca juga : Terancam Kehilangan Morata, Nyonya Tua Belum Ikhlas

“Ini mutlak. Jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun. Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bila perlu, bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor. Tapi juga pencabutan izin usahanya,” ancam Jokowi.

Mendengar sikap tegas Jokowi yang mendukung larangan ekspor batubara membuat sikap pengusaha dan politisi berubah. Para pengusaha jadi mendukung larangan ekspor batubara. Politisi juga rame-rame mendukung kebijakan itu.

Baca juga : Soal Larangan Ekspor Batubara, Ini Kata Adaro

Bagaimana penilaian pengamat dengan sikap para pengusaha dan politisi yang berubah sikap ketika diingatkan Jokowi?

Pengamat politik, Ujang Komarudin menilai, pengusaha dan politisi tidak akan ada yang berani melawan Jokowi karena dia yang pegang kendali di Republik ini. “Jika hanya seorang menteri yang bicara, akan dianggap angin lalu oleh para politisi dan pengusaha,” kata Ujang, tadi malam.

Baca juga : Indef: Malapetaka Jika Listrik PLN Padam

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, pengusaha dan politisi harus menghargai keputusan Jokowi. Lagipula, apa yang diminta orang nomor wahid di Indonesia itu sudah tepat. Bahwa SDA harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Jadi para pengusaha dan politisi sudah sepatutnya melakukan dan menanggapi positif pesan yang disampaikan. Para pengusaha kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih tinggi lagi bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Para pengusaha dan politisi harus mempunyai moral hazard juga,” pungkasnya. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.