Dark/Light Mode

Bicara Jokowi Sampai 2027

Menteri Bahlil Semangat '45

Senin, 10 Januari 2022 07:55 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Foto: Twitter)
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Foto: Twitter)

RM.id  Rakyat Merdeka - Setelah cukup lama mati suri, wacana memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi, muncul lagi. Kali ini, disuarakan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bahkan, Bahlil begitu semangat saat bicara jabatan Presiden Jokowi sampai 2027.

Masa jabatan Presiden Jokowi akan habis pada Oktober 2024. Pemerintah, DPR, dan KPU pun sudah sepakat Pemilu tetap digelar pada 2024. Tinggal menentukan tanggal dan bulan saja. Namun, Bahlil melihat, para pengusaha justru ingin ada perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga : Jokowi Nggak Manjain Menteri Dan Anggota DPR

Saat berbicara dalam rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia bertema “Pemulihan Ekonomi Pasca Covid, Pandemic Fatigue, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024”, kemarin, Bahlil membeberkan, pelaku usaha berharap Pilpres mundur jadi 2027. Dia melihat, kondisi ini sejalan dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut, dukungan ke Jokowi untuk maju kembali di Pilpres 2024 tembus 33,3 persen.

"Kalau kita mendengar dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir proses demokrasi ini dalam proses peralihan kepemimpinan. Kalau memang ada ruang dilakukan proses dimundurkan, itu jauh lebih baik," ungkap Bahlil.

Baca juga : Pedagang Pasar Happy

Menurut Bahlil, pelaku usaha ingin proses pemulihan ekonomi yang telah berjalan baik ini, tidak terganggu persoalan politik. Tepatnya jelang Pilpres 2024, yang sudah terasa tahun ini.

Mantan Ketua Umum HIPMI ini memastikan, hal ini bukan klaim sepihak. Namun, hasil diskusi dengan para pengusaha. "Ini hasil diskusi sama mereka. Coba Pak Burhanuddin (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi) didalami," pintanya.

Baca juga : Diminta Jokowi Percepat Pengesahan RUU TPKS, Menteri PPPA: Laksanakan!

Bahlil menambahkan, peristiwa memajukan atau memundurkan Pemilu sudah pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia. Contohnya, pada Pemilu 1999.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.