Mahfud: Pejabatnya Sudah Masuk Penjara

 Sebelumnya 
Edhy terbukti menerima suap menerima suap 77 ribu dolar AS dan Rp 24,6 miliar untuk mempermudah pengajuan izin ekspor benur. Pada 15 Juli 2021, Edhy divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak 77 ribu dolar AS dan Rp 9,6 miliar. Lalu, hak politiknya untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah menjalani pidana pokok juga dicabut.

Semenatara, Juliari terbukti menerima suap pengadaan paket bansos Covid-19 wilayah Jabodetabek 2020 sebesar Rp 32,48 miliar. Dia divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 23 Agustus 2021. Juliari juga dihukum pidana tambahan, dengan membayar uang pengganti sebanyak Rp 14,59 miliar. Hakim juga mencabut hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari selama empat tahun.

Baca juga : Lantik Mayjen Mulyo Aji Jadi Sesmenko, Mahfud Ingatkan Setumpuk Tantangan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman belum puas dengan clue yang disampaikan Mahfud itu. Dia menantang Mahfud untuk melaporkan ke aparat penegak hukum, jika masih ada menteri yang meminta setoran kepada bawahannya.

"Saya nggak tahu itu hoaks apa bener. Kalau ini kan beliau paham hukum, ya laporkan saja ke penegak hukum. Kalau ada informasi jelas bukti," saran Habiburokhman, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Baca juga : Beringin Cuma Mau Capresnya Airlangga

Pengamat hukum yang juga pegiat antikorupsi Erwin Natosmal Oemar berharap, Mahfud serius dengan ucapannya itu. Agar jika masih ada menteri yang nekat minta setoran ke bawahannya untuk segera kembali diproses hukum. "Pak Mahfud harus serius, jangan cuma berpolemik di media. Apalagi dia punya power. Harusnya dia sendiri bisa menyelesaikan," kata Erwin, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Eks aktivis ICW ini juga menilai, kementerian yang dikomandoi orang berlatar belakang politik rawan jadi bancakan korupsi. Selain dua menteri Jokowi tadi, sebelumnya juga banyak menteri dari parpol yang sudah ditangkap KPK. Sehingga, tradisi korupsi di kementerian yang dikuasai parpol tertentu duganya masih potensial terjadi.

Baca juga : Jayabaya Minta Wahidin Bijak Sikapi Buruh Yang Masuki Ruang Kerjanya

Analisis pakar komunikasi politik Lely Arianne Napitupulu tidak menutup kemungkinan sikap Mahfud yang membuka aib teman-temannya di kabinet yang korupsi punya konsekuensi tersendiri. Antara lain bisa merenggangkan komunikasi politik antar menteri maupun dengan partai politik. Akan tetapi, sikap Mahfud itu patut didukung. "Pak Mahfud ini punya idealisme," nilai Lely, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Ia meyakini, posisi Mahfud tetap aman di kabinet. Karena Presiden Jokowi dinilai punya komitmen yang kuat untuk melakukan pembenahan birokrasi dan punya semangat anti korupsi yang tinggi. "Kita bisa lihat banyak borok pemerintah dari ucapan Prof Mahfud, dia melakukan kritik ke dalam. Walaupun dia insider. Orang di dalam pemerintah. Kita ingin banyak insider seperti pak Mahfud. Menterinya disinggung, aibnya dibuka," lanjutnya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.